Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Gile Loe Ndro, PAN Ambil Jatah Ketua Komisi DPRD Kota Bekasi dari Gerindra

×

Gile Loe Ndro, PAN Ambil Jatah Ketua Komisi DPRD Kota Bekasi dari Gerindra

Sebarkan artikel ini
Konferensi pers pimpinan DPRD Kota Bekasi paska sidang Paripurna, Senin (30/09/2019).

BEKASI- Jatah ketua komisi dari partai Gerindra sepertinya akan hilang dari Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi periode 2019 – 2024. Hal ini mengingatkan kembali DPRD periode 2014 – 2019 dimana Gerindra pun tidak menaruh wakil anggota fraksinya untuk duduk sebagai ketua komisi.

Kemungkinan ini diterangkan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi yang baru saja disumpah pada hari ini, Choiruman Juwono Putro. Meski diakui bahwa dalam pembahasan Tata Tertib dewan proses pembagian AKD DPRD meski mengedepankan proporsional namun tidak menutup kemungkinan ada voting jika tidak menemukan kesepakatan.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Tentunya untuk AKD kedepankan proporsional, ada musyawarah namun jika belum menemukan kesepakatan maka dilakukan voting,” jelas Choiruman.

Seperti diketahui, partai Gerindra adalah partai pemenang ke empat di DPRD Kota Bekasi. Dengan bermodalkan 6 kursi DPRD Kota Bekasi dengan komposisi komisi yang ada empat di DPRD Kota Bekasi, seharusnya Gerindra memiliki potensi untuk mengamankan satu jatah ketua Komisi.

Saat ditanyakan kepada sosok Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Tahapan Bambang Sutopo saat melakukan konferensi pers paska sidang Paripurna, Bambang tidak sedikitpun menjawab terkait hal tersebut. Dan saat ditanyai di ruangannya pria dari daerah pemilihan Bekasi Utara ini terkesan menghindar.

“Saya foto dulu habis itu rapim,” ucap Bambang.

Namun demikian Tim Bekasiguide.com tidak menyerah untuk meminta pendapat terkait hal tersebut dari anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi.

Betul saja saat sampai di ruangan fraksi terdengar suara sayu-sayu dari salah satu anggota DPRD Fraksi Gerindra yang cukup senior yang mengatakan bahwa melihat kondisi tersebut, tugas pimpinan dan ketua fraksi untuk melobi fraksi lain di DPRD agar tetap bisa mengamankan satu kursi pimpinan komisi DPRD Kota Bekasi. “Kita harus lobi-lobi fraksi di luar pimpinan DPRD,” ucapnya.

Dari keterangannya pula lah, bahwa jatah kursi ketua komisi yang seharusnya jatah Gerindra akan diambil oleh Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi.

“Kita mah anggota, biar aja itu mah ketua fraksi dan pimpinan yang lobi-lobi, keliatannya memang yang diberikan jatah ketua komisi adalah koalisi pemerintah saat ini,” ujar pria ini. (TIM)

Example 120x600
Politik

“Sebanyak 117.622 suara yang disertai dengan fotocopi KTP warga Kota Bekasi yang harus diserahkan ke kami sebagai bentuk dukungan maju dari jalur perorangan,” jelas Ali saat ditemui di kantornya, Selasa 23 April 2024.

Politik

“Urbanisasi itu ‘kan aktivitas rutin tiap tahun. Dan itu merupakan salah satu hak warga negara Indonesia untuk bisa tinggal dimana pun, salah satunya Kota Bekasi. Kita tidak bisa dan tidak boleh mencegah itu,” ujar Syaifuddaulah kepada awak media, Jumat 19 April 2024.