Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Kader Gerindra Usulkan Pimpinan DPRD Sosok Baru

×

Kader Gerindra Usulkan Pimpinan DPRD Sosok Baru

Sebarkan artikel ini
Mantan ketua PAC Gerindra Bekasi Barat, Adi Suryadi.

BEKASI- Dualisme kepemimpinan Partai Gerindra Kota Bekasi ternyata berdampak langsung terhadap hasil pemilihan Legislatif 2019. Terbukti Gerindra Kota Bekasi masih mendapatkan 6 kursi dan tidak bertambah, berbeda jauh dari daerah tetangga yakni Kabupaten Bekasi yang berpotensi mendapatkan 11 kursi (1 kursi masih berpekara di MK).

Hasil kurang memuaskan itu disinyalir karena adanya dua kubu antara kubu Ibnu Hajar Tanjung dan kubu R. Eko Setyo Pramono. Salah satu kader Gerindra Adi Suryadi mengharapkan saatnya Gerindra Kota Bekasi untuk bersatu dan membangun kembali soliditas.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Dan untuk menjaga soliditas tersebut kata Adi, Partai Gerindra yang memiliki 6 kursi dan memiliki jatah pimpinan DPRD harus menyodorkan sosok diluar dua kubu yang bisa mempersatukan Gerindra kedepan.

“Sudah saatnya Gerindra Kota Bekasi ini solid dan sosok Wakil Ketua DPRD yang memiliki track record di luar dua kubu yang berseteru kemarin saat Pileg dan Pilpres,” ucap Adi pada Kamis (25/07).

Menurut Adi lolosnya Tanjung sebagai anggota DPRD serta Tahapan Bambang Sutopo yang merupakan bagian dari kubu R Eko Setyo Pramono disinyalir akan ada adu kekuatan untuk memperebutkan posisi Pimpinan DPRD. Namun begitu, tambah Adi jika kedua sosok tersebut dipaksakan jadi pimpinan, maka Gerindra Kota Bekasi tidak akan solid dan konflik internal partai akan berkesinambungan.

“Perlu sosok diluar dua orang tersebut, untuk mengisi posisi pimpinan DPRD dari Partai Gerindra, kan masih ada Supandi, Murfati, Mustofa dan Puspa Yani” kata Adi.

“Ini untuk menjaga soliditas partai dan untuk persiapan membangun akar rumput dalam menyambut Pilkada Kota Bekasi 2023, agar Gerindra Kota Bekasi berperan penting dan menang  dalam Pilkada nanti,” pungkasnya. (TIM)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.