Zigzag Politik Tri Adhianto, dan Skema Memuluskan Kebijakan Eksekutif di DPRD 

Tri Adhianto di Konfercab PDI Perjuangan di Aston Hotel, Minggu (14/07).

BEKASI- By desaign atau memang sudah direncanakan itulah proses perpindahan sosok Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dari Partai yang hanya sesaat dijadikan kendaraan politik pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2018 lalu.

Diketahui proses melabelkan Tri dari latarbelakang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipersiapkan maju dalam kontestasi Pilkada 2018 melalui kendaraan Politik rupanya bukan hanya dari satu partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelumnya Tri dikabarkan sudah dipinang terlebih dahulu oleh Partai Demokrat.

“Dan saat detik terakhir PAN lah yang berhasil membajukan Tri untuk maju Pilkada 2018,” ucap Ketua PAN Kota Bekasi Fatur Rahman Duatta saat acara halal bil halal dan konsolidasi partai pada Sabtu (13/07) kemarin.

Namun demikian, Fatur pun tidak menampik bahwa sebelumnya Tri sudah berkomunikasi dengan DPP PDIP sebelum akhirnya dirinya berhasil merayu Tri untuk berjas partai berlambang Matahari.

Melihat dinamika politik saat itu, terlihat betul bahwa PAN hanya dijadikan alat politik agar kekuataan PKS dan Gerindra tidak terlalu kuat jika memang PAN tidak berkoalisi dengan kedua partai tersebut, sehingga irisan pendukung PAN yang kebanyakan warga Muhammadiyah terbelah dan lebih mendukung koalisi di bawah petahana.

Dan saat ini, PAN rupanya baru merasakan bahwa air susu di balas dengan air tuba. Meskipun secara terang – terangan Fatur mengatakan bahwa proses perpindahan Tri Adhianto ke PDIP tidak akan berpengaruh besar terhadap partai yang pada Pemilihan Legislatif 2019 ini mengalami kenaikan kursi.

“Beliau sudah pamit, waktu dateng dulu baik-baik dan pamit juga baik-baik. Saya tentunya tidak bisa melarang dan menghalangi orang yang ingin pindah partai,” bebernya.

Namun demikian, ada beberapa simpatisan PAN berharap agar sosok Tri kedepan akan lebih baik lagi di rumah baru. Pun begitu, dia menggingatkan bahwa sebelumnya ada sosok anggota DPR RI dari PAN namun pada Pileg 2019 kemarin pindah ke partai lain dan akhirnya gagal dalam karir politiknya di rumah baru tersebut.

“Mungkin beliau berkeinginan kedepan jadi Wali Kota, cuma biasanya setelah pergi dari PAN mereka dengan kendaraan baru kebanyakan gagal,” ucap simpatisan PAN dari Bekasi Timur ini.

Melihat proses politik yang sudah terjadi, dan melihat bahwa awalnya PDIP diharapkan bisa menjadi fraksi yang kritis di DPRD dengan kebijakan eksekutif namun dengan terpilihnya Tri sebagai ketua DPC PDIP Kota Bekasi pada Konfercab hari ini, sedikit kemungkinan PDIP akan bersilang pendapat dengan eksekutif.

Dan hal ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi pihak eksekutif di bawah koalisi Partai Golkar yang di DPRD memiliki 8 kursi. Belum lagi di tambah PPP yang akan bergabung dengan Fraksi Golkar yang memiliki 2 kursi. Artinya kebijakan eksekutif akan di kawal ketat oleh Fraksi Golkar 8 kursi ditambah PPP 2 kursi dan PKB 1 kursi kemudian dari fraksi PDIP 12 Kursi Demokrat 4 kursi dan jika PAN tetap berada dibarisan dengan 5 kursinya total kekuatan partai koalisi Pepen Tri di DPRD berjumlah 32 kursi.

Belum lagi arah politik Fraksi Gerindra yang memiliki 6 kursi di DPRD namun belum berani bersuara karena disibukkan dengan masalah internal partainya dan besar kemungkinan ada sandera politik dan kepentingan dengan petahana.

Praktis hanya Fraksi PKS dengan 12 kursi di DPRD Kota Bekasi yang terlihat akan menggontrol dan menjadi penyeimbang kebijakan eksekutif. Pun begitu dengan banyaknya dewan baru yang terpilih akankah PKS akan mempertahankan sikap kritisnya? Kita tunggu paska pelantikan DPRD Kota Bekasi di bulan Agustus 2019 nanti. (MAN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *