Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ikhsan Bakal Dorong Program KS Tanpa Bebani Anggaran Daerah

×

Ikhsan Bakal Dorong Program KS Tanpa Bebani Anggaran Daerah

Sebarkan artikel ini

BEKASI- Politisi partai Golkar yang juga merupakan caleg provinsi jawa barat dapil VI, Kota Bekasi dan Kota Depok, Muhammad Ikhsan Nurdjamil mempunyai cita-cita menjadikan Kota Bekasi melanjutkan kebijakan kesehatan gratis masyarakat apabila sudah menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ikhsan juga bakal mendorong agar program Kartu Sehat (KS) Pemkot Bekasi berbasis nik tanpa membebani anggaran daerah.

“Saya bekerja di bidang kesehatan, jadi saya tahu betul kenutuhan masyarakat akan kesehatan, namun ada impact khusus dari kesehatan gratis yakni permasalahan anggaran,” ungkapnya saat diskusi santai bersama Rukun Jurnalis Bekasi (Rujuk) pada Kamis (20/12) malam di Taman Alun Alun Kota Bekasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Menurut data, program kesehatan gratis yang dicanangkan ini memiliki titik lemah yakni permasalahan anggaran, imbasnya adalah pelayanan rumah sakit yang turunannya ke pasien-pasien penderita sakit,” imbuh Ikhsan.

Dengan kontribusi besar Kota Bekasi yang mencapai 2 Triliun terhadap kas daerah Jawa Barat, Ikhsan ingin mendorong agar pemerintah provinsi jawa barat mendukung program yang berkenaan langsung dengan masyarakat Kota Bekasi, khususnya pelayanan kesehatan.

“Masyarakat Kota Bekasi telah menyumbang pajak besar ke pemerintah Jawa Barat, sebab itu, anggaran dan bantuan pemerintah provinsi untuk jaminan kesehatan daerah bisa saja dinaikkan untuk menunjang program baik Kota Bekasi dalam hal kesehatan ini,” tutupnya. (BK)

Example 120x600
Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.