Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Properti Pesat, Bapenda Yakin Target Pendapatan Pajak BPHTB Tercapai

×

Properti Pesat, Bapenda Yakin Target Pendapatan Pajak BPHTB Tercapai

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi. Net

BEKASI SELATAN- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, menargetkan Rp351 miliar dari pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunnan (BPHTB) di wilayah setempat pada 2017 ini.

“Baru terealisasi per akhir April sebesar 24 persen atau Rp84 miliar lebih,” kata Kepala Bidang Administrasi, Konsultasi, dan Informasi pada Bapenda, Kota Bekasi, Wahyudin pada Selasa (02/05).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Menurut Wahyudin, target pajak BPHTB terus naik, karena bersamaan dengan pertumbuhan properti, serta ekonomi. Sehingga, daya beli masyarakat terhadap properti cukup tinggi. “Tahun lalu target Rp314 miliar, realisasinya 95,5 persen,” jelas Wahyudin.

Tahun ini, pihaknya, optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp351 miliar. Sebab, pertumbuhan properti di Kota Bekasi sangat pesat, menyusul pembangunan infrastuktur nasional sebagai penunjang, seperti tol Becakayu, dan Light Rail Transit (LRT).

“Kita bisa melihat pembangunan apartemen yang semakin masiv,” kata Wahyudin.

Wahyudin mengatakan, pendapatan BPHTB pada lima tahun mendatang dipastikan cukup tinggi. Menurut dia, bisa saja pencapaian pajak BPHTB mencapai Rp1 triliun, sebab harga properti semakin lama semakin mahal. Namun demikian, kata dia, masih banyak wajib banyak yang tidak jujur. Menurutnya, wajib pajak (WP) tersebut menghindari pajak sesuai dengan nilai riil transaksi.

“Misalnya, wajib pajak mengurangi nilai transaksi di dalam akta jual beli di notaris, padahal realitanya nilai transaksi itu jauh lebih tinggi,” kata dia.

Sedangkan, pajak BPHTB ditetapkan sesuai dengan nilai transaksi yang ada di dalam akta jual beli. Untuk menghindari itu, pemerintah, kata dia, akan melakukan penelitian lapangan terhadap transaksi yang dicurigai tak sesuai dengan harga riil transaksi. “Jika ditemukan, akan kami suruh membayar, sanksinya tak akan di validasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Machrul Falak Hermansyah mengatakan, pihaknya sepakat dengan pemerintah yang akan melakukan penelitian lapangan. “Potensi pajak BPHTB sangat besar, langkah itu bisa menambah pendapatan daerah,” kata Machrul.

Lebih lanjut, Machrul mengungkapkan, pajak BPHTB merupakan pendapatan terbesar daerah di Kota Bekasi, setelah itu menyusul Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum. (BK)

Example 120x600
Metropolitan

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi jajaran dan tim di Disperkimtan dan BLUD UPTD PALD dalam membangun Kota Bekasi. Kedepannya agar terus tingkatkan capaian kinerja bisnisnya dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Gani dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 06 Desember 2024.

Kesehatan

” Tahun 2023 dari 74.295 orang yang di tes di Kota Bekasi, temuan kasus HIV baru ada 882 orang. Tahun 2024 sampai dengan september dari 59.220 orang yang di tes di Kota Bekasi temuan kasus baru HIV ada 532 orang,” jelas Vevie dikutip Bekasiguide.com, Rabu 4 Desember 2024.

Metropolitan

“Kami sudah sepakat bahwa hasil tinjauan dari pak menteri kemarin, kami langsung beraksi agar bisa mengurangi beban sampah yang ada dulu. Jadi beban sampah yang ada ini kita kurangi dengan memaksimalkan lahan yang ada. Kemudian membangun IPAL agar air dari sampah ini ketika turun ke sungai dalam kondisi aman,” ucap Ade, Selasa, 03 Desember 2024.

Metropolitan

“saya meminta aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara
proposional dan profesional dalam mendukung tugas pemerintahan dan harus menjunjung tinggi prinsip netralitas dan setia kepada negara siapapun pemimpinya” ujar inayatullah.

Metropolitan

“Liat berat beban ini sepertinya harus ditutup. Kemudian pengelolaan lindihnya tidak dilakukan pengolahan dampak pencemaran nya terus berlangsung dan efeknya panjang. Sepertinya rekomendasi untuk penutupan TPA Burangkeng menjadi alternatif yang paling mungkin untuk kondisi ini, tapi kami akan dalami dulu sesuai kondisi lapangan dan memperhatikan keberlanjutannya,” ucap Hanif di Setu, Minggu, 01 Desember 2024.