BEKASI SELATAN– Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Pemuda Untuk Pembangunan – Rakyat (PUPR) akan berunjuk rasa ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Selasa (14/03) besok. Maksud dari aksi tersebut adalah untuk memberikan masukan kepada Dinas PUPR Kota Bekasi agar bekerja lebih baik lagi.
“Maksud aksi unjuk rasa kami esok hari adalah memberikan stimulus kepada Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) mengingat fakta dilapangan banyaknya temuan pekerjaan yang dilakukan kontraktor nakal menyimpang dari kaidah rencana pembangunan proyek tersebut,” kata Hasan Basri, Kordinator Aksi kepada awak media pada Senin (13/03).
“Sering sekali ditemukannya pekerjaan nakal kontraktor oleh rekan-rekan stakeholder, salah satunya perbaikkan drainase di perumnas tiga” ungkap Hasan sapaan akrabnya.
Pimpinan dari Organisasi Kepemudaan (OKP) ini pun meminta pertanggung jawaban Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR atas kelalaian anak buahnya dalam mengawasi pekerjaan oleh kontraktor.
Hasan menilai, jika tidak ada perbaikkan sistem dalam pelaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan Proyek-proyek Pemerintah oleh PUPR maka akan terus berlarut sepert ini. Selain itu, Hasan memberikan beberapa masukan agar pemberian proyek pemerintah yang penunjukkan langsung (PL) agar dibuat transparan dan akuntabel berbasis online sejalan dengan Smart City yang digagas oleh Pemerintah kota Bekasi.
“Dalam persoalan ini, saya melihat ada dua. Karena sistem dan pelaku sistem, kebetulan kota Bekasi gencar Smart City kita sesuaikan saja dengan sistemnya yang transparan. untuk masukkannya ada di agitasi (selembar) besok,” terang Hasan
Sekadar informasi, bahwa rencana aksi hari Selasa (14/03) dilakukan di Kantor Dinas PUPR dan DPRD kota Bekasi mendesak untuk membuat regulasi. Dilanjutkan pada Kamis (16/03) nanti Unras ke Kantor Walikota menuntut untuk segera mensinkronisasikan dengan melakukan rapat bersama SKPD tersebut untuk membuat peraturan walikota (PERWAL) sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tekhnis (Juknis).
Lalu pada minggu depan memberikan laporan beberapa bukti kenakalan kontraktor kepada Polres Metro Bekasi Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. (BG)
