“Agendanya rapat koordinasi program pemberantasan korupsi, dihadiri Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo,” kata Sardi dikutip bekasiguide.com, Jumat 23 Januari 2026.
Politik
Ketua Komisi II DPRD Bekasi Soroti Buruknya Drainase, Desak Pemkot Prioritaskan Penanganan Banjir
“Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Kota Bekasi tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang memadai. Baik di tingkat lingkungan permukiman maupun drainase di sepanjang jalan utama, semuanya masih jauh dari ideal,” tegasnya dikutip bekasiguide.com, Jumat 23 Januari 2026.
Komisi II DPRD Sidak Proyek Wisata Air Kalimalang, Soroti Dampak Lingkungan hingga Lalu Lintas
“Lingkungan harus tetap dijaga, jangan sampai pembangunan wisata justru mengganggu ekosistem,” ujar Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com, Kamis 22 Januari 2026.
Seleksi Baznas Masuk Tahap Akhir, DPRD Kota Bekasi Minta Pansel Profesional dan Transparan
“Baznas mengelola dana besar dari umat, bukan dana kecil. Maka perlu pengelola yang profesional agar dampak manfaatnya dalam pengentasan kemiskinan bisa benar dirasakan,” kata Alimudin, Senin 20 Januari 2026.
Komisi IV DPRD Soroti Utang RSUD CAM, Minta Pelayanan Tak Terganggu
“Tentu seperti yang kita tahu, selain rapat kerja agenda rutin 2026, di antaranya kita juga mempertanyakan update tentang berita hutang RSUD. Itu yang kita pertanyakan,” kata Wildan kepada media termasuk bekasiguide.com, Senin 19 Januari 2026.
Utang RSUD CHAM Rp70 Miliar, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Minta Penjelasan Terbuka
“RSUD adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Maka, persoalan utang ini tidak boleh sampai mengganggu keberlanjutan maupun kualitas layanan yang diterima pasien,” ujar Adelia.
Ancaman Eksekusi Puri Asih Sejahtera Menguat, Ketua DPRD Kota Bekasi Turun Tangan Kawal Nasib Warga
“Saya diminta untuk ditugaskan mengawal masalah ini,” ujar Sardi di hadapan warga dikutip bekasiguide.com, Jumat 02 Desember 2025.
Rp177 Miliar Anggaran DLH Kota Bekasi Tak Terserap, Ketua Komisi II DPRD Ungkap Kekecewaan
“Angka ini sangat memprihatinkan, apalagi penyerapan terendah justru terjadi pada program pengelolaan persampahan yang menyisakan anggaran tidak terserap hingga Rp152 miliar,” ujar Latu dalam keterangannya dikutip bekasiguide.com, Rabu 31 Desember 2025.
Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Soroti Mutasi ASN Dinilai Tak Transparan dan Abaikan Sistem Merit
“Mutasi ASN bukan hak absolut kepala daerah. Itu kewenangan yang dibatasi oleh hukum, data, dan sistem merit. Jika dilakukan tanpa dasar objektif, maka ini bukan lagi administrasi, tapi penyimpangan tata kelola,” tegasnya dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 31 Desember 2025.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

