admin5385 Pos

“Rapat hari ini menandai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 dan awal dari masa jabatan 2024-2029. Kami berharap anggota DPRD yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja demi kemajuan Kota Bekasi,” kata Saifuddaulah selaku Ketua DPRD Kota Bekasi sementara pada Senin, 26 Agustus 2024.

“Penunjukan Ketua DPRD Sementara ini merupakan amanah partai, berdasarkan Surat Keputusan DPD PKS Kota Bekasi merujuk SK DPW PKS Provinsi Jawa Barat. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini hingga terbentuknya ketua DPRD definitif,” papar Saifuddaulah, yang juga Ketua DPRD Kota Bekasi 2022-2024.

“Kemarin Demokrat dan Gerindra komitmen dengan komunikasi yang sudah kita bangun selama ini, dengan mengeluarkan B1-KWK untuk Pak Tri dan Harris Bobihoe menjadi Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi,” katanya dikutip bekasiguide.com pada Senin, 26 Agustus 2024.

“Alhamdulillah kami dengan bang Sholihin sudah menaiki satu tahap yaitu terkait deklarasi, adapun pendaftaran Insya Allah tanggal 28 Rabu besok.” ujar Heri Koswara, Minggu, 25 Agustus 2024.

“Alhamdulillah kelurahan pengasinan hari ini sudah melaksanakan kegiatan Pengasinan Bersinergi, yang mana kita berkolaborasi secara kewilayahan stakeholder terkait, ada lurah, Babinsa, Bimas pol rekan-rekan struktural, LPM, BKM, semua bekerja sama ikut mensukseskan puncak HUT RI Ke-79 tingkat kelurahan pengasinan,” ujar Lurah Wardi, Minggu, 25 Agustus 2024.

“Jelas itu menjadi salah satu fokus kita di PKS untuk pengawasan tata kelola pemerintahan ke depan. Kita memasuki dinamika politik yang baru, kita yakin masyarakat dan kita semua menghendaki pemerintahan yang lebih terbuka, yang lebih menghargai kinerja.” ujar Adika Dirgantara usai deklarasi pasangan Heri Koswara dan Sholihin di Alun alun Kota Bekasi, Minggu, 25 Agustus 2024.

“Saya dan Bang Sholihin menyadari betul, bahwa apa yang kami lakukan selama ini sebagai anggota DPRD, baik di kota maupun provinsi, rasanya masih belum cukup menjawab ekspektasi masyarakat Kota Bekasi. Untuk itu kami berdua harus mewujudkan semua itu bila ada di eksekutif,” tegasnya, Minggu, 25 Agustus 2024.

Jadi, polarisasi politik yang terjadi pada pilpres, pileg dan kini pilkada, hanya merupakan ilusi yang berpotensi membawa diskursus demokrasi kita mengarah kepada proses pendangkalan. 

“Status kepemilikan lahan di sana sebagian besar adalah hutan lindung, itu yang membuat Pemerintah belum dapat membangun infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan atau jembatan,” kata Agus di Cikarang Pusat, Sabtu, 24 Agustus 2024.

“Ada salah satu aduan dari masyarakat, karena ada beberapa kejadian itu kasus pencurian yang diadukan. Salahsatunya pengamen atau PMKS yang menjamur di wilayah Kabupaten Bekasi hingga akhirnya aspirasi-aspirasi itu bisa kami lakukan hari ini,” ucap Arafat.