Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Bawaslu Temukan 5 Masalah Pada Proses Coklit

×

Bawaslu Temukan 5 Masalah Pada Proses Coklit

Sebarkan artikel ini

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekai menemukan 5 masalah pada proses pencocokan dan penelitian (Coklit).

Hal ini terungkap setelah Bawaslu beserta jajarannya melakukan proses Coklit pada 18 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan, lima masalah tersebut pertama terkait pihaknya yang mengalami kesulitan mendapatkan jadwal Coklit Petugas Pantarlih.

“Hal ini terjadi hampir di seluruh Kecamatan di Kota Bekasi. Beberapa petugas pantarlih bahkan ada yang sulit dihubungi sehingga menghambat tugas pengawasan,” kata Choirunnisa, Jumat (24/03/2023).

Masalah kedua yakni ditemukan sejumlah petugas Pantarlih tidak membawa kartu identitas atau atribut ketika melaksanakan tugas. Hal ini terjadi hampir di seluruh Kecamatan se Kota Bekasi.

Selanjutnnya yang ketiga, terdapat pelaksanaan Coklit yang dilakukan bukan oleh petugas pantarlih.

“Hal ini terjadi di Kelurahan Mustika Jaya pada TPS 34. Selain utu ada juga petugas Pantarlih yang tidak mendatangi pemilih secara door to door namun formulir Coklit dikumpulkan pada 1 rumah,” ujar Choirunnisa.

Kemudian kesalahan ke empat, terdapat data pemilih yang meninggal dunia di 12 Kecamatan se Kota Bekasi sejumlah 14.800 pemilih. Selain itu, terdapat data ganda di Kecamatan Bekasi Selatan (11), Medan Satria (12), dan Rawalumbu (72).

Terakhir, Choirunnisa mengatakan, pada proses Coklit terdapat kesulitan Coklit di perumahan elit dan apartemen.

“Hal ini terjadi di Kecamatan Mustikajaya, Pondok Melati, dan Bekasi Utara, yakni pada perumahan Premier Estate dan Apartemen Urbano, dan di Perumahan Grand Wisata Cluster Monte Carlo,” jelasnya.

Berdasrkan kesalahan-kesalahan tersebut, Bawaslu pun mengimbau pada pihak Komisi Pemilihan Umum agar melakukan perbaikan prosedur pelaksanaan coklit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mae)

Example 120x600
Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.