Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Bekasi menggelar diskusi evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026 pada Jumat (3/7/2026). Forum tersebut menjadi wadah bagi para jamaah, pendamping, dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai masukan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang, terutama terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Ketua Dewan Pembina PPDI, H. Siswadi, menilai fasilitas dan sarana pendukung bagi jamaah penyandang disabilitas di Tanah Suci masih belum memadai. Salah satu yang menjadi sorotan ialah armada bus salawat yang dinilai belum ramah bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lainnya.
“Bus salawat masih belum akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas seperti toilet disabilitas juga masih digunakan bersama jamaah umum sehingga hak penyandang disabilitas sering terabaikan,” ujarnya.
Masukan serupa disampaikan Deka Kurniawan dari Komisi Disabilitas Nasional. Ia mengatakan pihaknya sedang menghimpun berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah disabilitas pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Menurutnya, kajian lapangan juga telah dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi untuk melihat langsung berbagai kendala yang dihadapi jamaah penyandang disabilitas.
“Temuan-temuan di lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi agar pelayanan jamaah disabilitas ke depan bisa lebih baik,” katanya.
Pengalaman serupa juga dirasakan H. Diatri, jamaah haji yang mendampingi peserta disabilitas. Ia mengaku kesulitan saat menggunakan fasilitas toilet karena harus berbagi dengan jamaah umum.
“Ketika kami sampaikan bahwa toilet itu untuk disabilitas, jawabannya, ‘Kita sama-sama membayar kok’. Artinya masih perlu pemahaman dan pengaturan yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan KBIH, H. Salimin Dani, menilai pendampingan terhadap jamaah disabilitas dan lanjut usia masih perlu ditingkatkan. Ia berharap komitmen menghadirkan pelayanan ramah lansia dan disabilitas tidak hanya menjadi slogan.
“Jangan hanya omon-omon saja kalau ramah lansia dan disabilitas, sedangkan petugasnya tidak memadai,” tegasnya.
Salimin juga mengusulkan agar kualitas petugas haji ditingkatkan, termasuk ketua kloter yang menurutnya idealnya telah memiliki pengalaman menunaikan ibadah haji sehingga lebih memahami kondisi di lapangan.
Peserta diskusi lainnya, H. Heri Koswara, menambahkan bahwa pendampingan terhadap jamaah difabel tidak cukup hanya mengandalkan prosedur, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan empati dari para petugas.
“Pendampingan jamaah difabel harus dilakukan dengan hati. Petugas harus memahami tata cara pendampingannya sehingga jamaah benar-benar merasa terlayani,” katanya.
Diskusi yang dipandu H. Amin Idris tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari organisasi penyandang disabilitas, KBIH, hingga penyelenggara haji. Forum ini digelar untuk memberikan gambaran sekaligus masukan terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026.
Ketua IPHI Kota Bekasi, H. Henry S. Hamzah, mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan tahun pertama yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah, sehingga berbagai evaluasi dari jamaah sangat diperlukan.
“Tahun pertama tentu perlu banyak masukan dari jamaah. IPHI ingin memberikan ruang agar berbagai kekurangan yang masih ada dapat diperbaiki pada penyelenggaraan haji berikutnya,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Bidang Ibadah Haji Kementerian Haji Kota Bekasi, Ikhwanudin, mengakui penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berjalan cukup baik. Menurutnya, banyak jamaah yang menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
“Namun kami tetap menerima setiap saran dan masukan sebagai bahan evaluasi agar pelayanan haji pada masa mendatang bisa semakin baik,” katanya.
