Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di puskesmas menyusul insiden kesalahan pemberian obat (medication error) yang terjadi di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga. Hal tersebut mengemuka dalam rapat audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, didampingi Wakil Ketua Wildan Fathurrahman, Sekretaris R. Eko Setyo Pramono, serta dihadiri anggota Komisi IV. Audiensi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan kronologi insiden medication error yang terjadi pada 18 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Adelia menegaskan bahwa kesalahan pemberian obat merupakan persoalan teknis yang seharusnya dapat dicegah melalui penerapan prosedur pelayanan yang disiplin.
“Ini merupakan hal teknis dan mendasar yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik melalui ketelitian sistem. Prosedurnya sederhana, lakukan komunikasi dua arah untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang berobat, dan periksa kembali secara detail kondisi obat sebelum diserahkan kepada pasien,” ujar Adelia dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Selasa 30 Juni 2026.
Komisi IV juga meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh jajaran puskesmas di Kota Bekasi memperkuat manajemen internal, khususnya dalam mekanisme pengawasan dan stock opname obat secara berkala. Menurut Adelia, puskesmas harus menjadi fasilitas kesehatan yang aman dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat.
Ia menambahkan, pelayanan kesehatan tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga empati terhadap setiap pasien yang datang berobat.
“Kami meminta seluruh jajaran pelayanan kesehatan untuk menempatkan empati sebagai prioritas utama. Kehadiran kami di sini adalah untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Jika dalam forum ini ada masukan atau kritikan yang dirasa tegas, hal itu semata-mata karena rasa kepedulian kami,” katanya.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi memastikan akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar evaluasi menyeluruh segera dilaksanakan demi mencegah terulangnya kasus serupa.
“Kami tidak ingin masyarakat mengalami dampak yang lebih berat akibat kelalaian pelayanan di masa mendatang. Karena itu, evaluasi harus segera dilakukan agar pelayanan kesehatan di Kota Bekasi benar-benar aman, bermutu, dan profesional,” tutup Adelia.
