Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ketua DPRD Minta PJ Wali Kota Tuntaskan Kekurangan Guru

×

Ketua DPRD Minta PJ Wali Kota Tuntaskan Kekurangan Guru

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaifuddaulah.

Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad harus segera melakukan pendataan secara optimal terkait kekurangan guru di wilayah Kota Bekasi. Pasalnya banyak guru yang akan memasuki pensiun.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah menanggapi kekurangan guru negeri di wilayah Kota Bekasi. Seperti diketahui, berdasarkan data dinas pendidikan ada sekitar 1.700 kekurangan guru, dan baru terpenuhi sekitar 500 guru dari lembaga pendidikan swasta.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Tadi dalam Musrenbang saya sudah sampaikan kepada PJ Wali Kota dan dinas terkait untuk segera mendata dan menutup kekurangan guru,” ungkap Saifuddaulah pada Kamis 25 April 2024.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menegaskan agar PJ. Wali Kota segera berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan aparatur negara (MenPAN-RB) untuk menutupi kekurangan guru di wilayah Kota Bekasi.

“Ini kondisi darurat, maka harus dilakukan secara cepat dan tepat. PJ. harus segera bertindak menyelesaikan masalah pendidikan ini,” ujar Saifuddaulah.

Politisi PKS ini meminta agar sebelum tahun ajaran baru di sekolah tidak terganggu, sehingga tindakan PJ ditunggu secepatnya.

“Jangan sampai tahun ajaran baru persoalan kekurangan guru ini menjadi kendala anak-anak mendapatkan pendidikan. Sekali lagi saya harap PJ dan Instasi terkait segera mencari solusi terbaik,” pungkas Saifuddaulah.

Example 120x600
Politik

“Kami sangat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, dalam meluncurkan program Teater Masuk Sekolah ini. Ini adalah terobosan yang sangat baik dalam membangun karakter anak-anak kita secara utuh,” ujar Faisal saat menerima audiensi Komunitas 3275 Art Play selaku penyelenggara Bekasi Monolog Festival 2026, Senin 14 September 2026.

Politik

“Concern-nya adalah membahas PKS terkait Bantar Gebang. Akhir Oktober, tanggal 25 atau 26, PKS-nya berakhir. Oleh karenanya kami mengusulkan rapat gabungan dengan Komisi I,” kata Latu kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Senin 14 September 2026.