Komisi I DPRD Kota Bekasi meminta program swakelola penataan RW Keren dengan anggaran Rp100 juta per RW dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih dengan program lain.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudi Heryansah, meminta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan Inspektorat memaksimalkan pendampingan kepada pengurus RW, khususnya dalam pelaporan dan tata kelola belanja sesuai aturan.
“Banyak RW yang masih perlu dibantu dalam pelaporan dan belanja. Sosialisasi tata kelola hibah harus berjalan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Rudi, seusai rapat evaluasi bersama Inspektorat dan Tapem Kota Bekasi dikutip bekasiguide.com, Selasa 27 Oktober 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti temuan pembelian barang yang sama seperti tahun sebelumnya. Padahal, program tersebut telah memasuki tahun kedua sehingga perencanaan anggaran perlu lebih cermat.
“Jangan sampai ada pembelian yang sama dengan tahun lalu. Tapem harus memberi arahan agar anggaran lebih tepat dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rudi memastikan Komisi I akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan untuk mendorong peningkatan anggaran atau mengevaluasi keberlanjutannya.
“Jika tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, kami akan berupaya meningkatkan anggarannya. Namun, jika kurang tepat, Pemkot perlu mengevaluasi apakah program dilanjutkan atau dihentikan,” pungkasnya.
