Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, meminta Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di Dinas Perhubungan (Dishub) menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas terhadap sopir truk senilai Rp1,7 juta.
Menurut Latu, oknum yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Namun, penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi semata.
“Kalau terbukti melakukan pungli tentu harus ditindak tegas. Tapi yang harus dijawab adalah kenapa praktik seperti ini masih bisa terjadi,” ujar Latu dikutip bekasiguide.com, Seni 03 Agustus 2026.
Ia menegaskan, kasus tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memberi stigma negatif kepada seluruh jajaran Dishub Kota Bekasi. Menurutnya, masih banyak petugas yang bekerja secara profesional dan justru dirugikan oleh ulah segelintir oknum.
“Jangan karena ulah beberapa oknum, seluruh anggota Dishub mendapat stigma buruk. Saya yakin masih banyak petugas yang bekerja dengan benar,” katanya.
Komisi II DPRD Kota Bekasi juga mendorong evaluasi terhadap mekanisme pengawasan, khususnya bagi petugas yang bertugas langsung di lapangan. Latu menilai sistem pelayanan harus diperbaiki agar tidak membuka celah terjadinya transaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Ia mendorong penguatan digitalisasi pelayanan, transparansi prosedur penindakan, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah dan cepat.
“Kalau sistem masih membuka ruang negosiasi di lapangan, potensi penyimpangan akan selalu ada. Karena itu, sistemnya juga harus dibenahi,” tegasnya.
Latu menambahkan, Komisi II akan meminta penjelasan dari jajaran terkait mengenai kasus tersebut sekaligus memastikan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
“Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan pengawasan berjalan efektif dan ada langkah nyata agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Latu mengajak Dishub menjadikan kasus ini sebagai momentum memperbaiki pelayanan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
“Bekasi harus berani bersih-bersih. Yang salah ditindak, yang bekerja baik dilindungi, dan sistem yang masih membuka peluang pungli harus diperbaiki,” pungkasnya.
