Predikat Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hampir menyentuh Rp7 triliun dinilai menyisakan ironi, terutama di sektor pendidikan tinggi.
Hingga saat ini, daerah penyangga ibu kota tersebut belum memiliki satu pun perguruan tinggi negeri (PTN). Dampaknya, ribuan lulusan SMA asal Bekasi harus melanjutkan pendidikan ke luar daerah seperti Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga Jawa Timur demi mengenyam pendidikan di kampus negeri.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, usai menggelar reses di RW 004 Kelurahan Bojong Menteng, Jumat (13/2). Politikus Fraksi Golkar tersebut menilai, absennya universitas negeri menjadi catatan serius bagi kota dengan kemampuan fiskal besar seperti Bekasi.
“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” tegas Sarwin dikutip bekasiguide.com, Sabtu 14 Februari 2026.
Menurutnya, kondisi ini perlu segera dijawab dengan langkah konkret dari Pemerintah Kota Bekasi agar akses pendidikan tinggi bagi warga semakin terbuka dan terjangkau.
Opsi Lahan Fasos Fasum
Tak sekadar mengkritik, Sarwin juga mengajukan solusi terkait persoalan klasik ketersediaan lahan. Ia mendorong Pemkot Bekasi mengoptimalkan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang hingga kini belum dimanfaatkan maksimal.
Dua titik strategis disebutnya berpotensi dijadikan lokasi pembangunan kampus negeri, yakni kawasan sekitar Gedung DPRD Kota Bekasi serta area Summarecon Bekasi.
“Dulu pernah ada wacana kampus swasta diubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” paparnya.
Sarwin menegaskan, dirinya akan terus mengawal isu pendirian PTN dalam agenda sidang DPRD ke depan. Ia berharap masyarakat Kota Bekasi ke depan memiliki akses pendidikan tinggi yang representatif tanpa harus meninggalkan daerahnya sendiri.
“Kita ingin anak-anak Bekasi bisa kuliah di kota sendiri dengan fasilitas yang layak dan status negeri. Ini soal masa depan generasi kita,” pungkasnya.
