DPRD Kota Bekasi mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program pemberantasan korupsi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengatakan rapat tersebut membahas penguatan komitmen pencegahan korupsi di daerah.
“Agendanya rapat koordinasi program pemberantasan korupsi, dihadiri Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo,” kata Sardi dikutip bekasiguide.com, Jumat 23 Januari 2026.
Menurutnya, kegiatan itu menjadi pengingat bagi DPRD untuk menjaga integritas dan mendorong pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi.
“Ini sebagai pengingat komitmen terkait integritas. Agar adanya semangat DPRD dalam proses pencegahan korupsi di Kota Bekasi,” ujarnya.
Sardi juga menyebut DPRD Kota Bekasi meraih skor 90 poin pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di sisi penganggaran.
Ia menilai capaian itu didukung proses perencanaan dan pengesahan APBD yang tepat waktu.
“Tahapan perencanaan dan penganggaran tepat waktu dilaksanakan, APBD disahkan tepat waktu dan tidak molor,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, muncul usulan agar DPRD menjadi inisiator satgas pencegahan korupsi hingga penyuluh antikorupsi. Usulan itu disebut mendapat respons positif dari KPK.
“DPRD ini menjadi inisiator satgas pencegahan korupsi atau jadi penyuluh anti-korupsi. Ini ide pertama kali di Kota Bekasi,” kata Sardi.
Namun ia menegaskan skor tinggi bukan jaminan daerah bebas korupsi, melainkan harus dijadikan langkah pencegahan.
“Bukan berarti MCP bagus bebas korupsi. Ini kembali pada aparatur dan SDM. Ini sebagai preventif,” pungkasnya.
