Pemerintah Kota Bekasi akhirnya menunda pelaksanaan Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) Jilid 3 Tahun 2025, setelah gelombang kritik muncul terkait rencana penyelenggaraan acara hiburan tersebut di tengah duka nasional akibat bencana besar di Sumatera dan Aceh.
Pengumuman penundaan disampaikan langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melalui akun Instagram resminya, menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang sedang dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor.
“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta, komunitas seni, serta warga yang telah mempersiapkan diri mengikuti kegiatan tersebut. Tri berharap penundaan ini dapat dipahami sebagai langkah solidaritas di momen sulit bagi banyak daerah di Indonesia.
Sebelumnya, rencana penyelenggaraan acara hiburan akbar itu menuai penolakan dari DPRD Kota Bekasi. Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menjadi salah satu pihak yang paling vokal meminta agar kegiatan tersebut dibatalkan atau ditunda, mengingat besarnya dampak bencana yang menelan ratusan korban jiwa dan jutaan warga mengungsi di Sumatera.
Menanggapi keputusan penundaan tersebut, Latu mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi namun menegaskan bahwa kebijakan ini sejak awal semestinya muncul sebagai wujud kepekaan terhadap situasi nasional. Ia menyebut keputusan menunda adalah langkah yang tepat sekaligus harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah daerah.
“Saya menghargai keputusan wali kota untuk menunda acara ini. Ini langkah yang benar. Tapi seharusnya sejak awal Pemkot peka dan memahami situasi bahwa bangsa ini sedang berduka. Ketika saudara-saudara kita kehilangan keluarga dan rumah, prioritas pemerintah seharusnya adalah solidaritas, bukan euforia hiburan,” ujar Latu.
Ia menambahkan bahwa penundaan bukan akhir persoalan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu mengalihkan sebagian alokasi anggaran acara hiburan tersebut untuk dukungan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.
“Ini saatnya menunjukkan empati bukan sekadar lewat pernyataan, tetapi lewat tindakan nyata. Kota Bekasi harus hadir membantu, bukan hanya menunda acara,” tutup Latu Har Hary.
