DPRD Ingatkan Wali Kota Bekasi Tegakkan Amanat Perda BPRS Terkait Penggajian P3K

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

“Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa pendidikan etika belum menjadi bagian utama dalam pembentukan karakter anak. Ini adalah cermin lemahnya pendidikan adab dalam sistem pendidikan kita saat ini,” ungkap Kamil Syaikhu kepada awak media, Minggu, 22 Juni 2025.

“Pemerintah kota bekasi saat ini memang tengah fokus untuk menata kalimalang, disini kita melihat ada potensi pembangunan kalimalang ini bisa melahirkan wisata kuliner,” kata Faisal.

“Harapan kami sebenarnya adanya tempat rehabilitasi bagi korban dan pelaku anak. Outcome yang paling kami kejar saat ini, harus ada tempat rehabilitasi karena anak-anak yang menjadi korban atau pelaku supaya memutus mata rantai ini adalah mengejar golden time-nya mereka,” kata Adelia dikutip Bekasiguide.com, Kamis 12 Juni 2025.

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.

“Itu saya mendengar bukan cuma sekali mobil terperosok ke bekas galian. Kalau ada kendaraan yang terperosok, bukan cuma mobil tersebut yang susah. Tapi pengguna jalan lainnya jadinya  terdampak, kemacetan. Ini kan menyusahkan semua jadinya,” tegas Kamil Syaikhu dikutip pada Kamis, 05 Juni 2025.