Keberhasilan Kota Malang yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan setelah menggunakan sistem pemungutan pajak berbasis teknologi menurut Komisi III DPRD Kota Bekasi bisa diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman setelah melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman, menyampaikan bahwa sistem tersebut layak dijadikan percontohan dan diimplementasikan di Kota Bekasi.
Menurut Arif, Kota Malang sebelumnya telah menggunakan alat serupa dengan yang digunakan di Kabupaten Bekasi.
Namun, Kota Malang kemudian mengembangkan penggunaan teknologi dengan membangun sistem soft server untuk mendukung pemungutan pajak daerah secara lebih optimal.
“Ini sangat menarik. Dari PAD yang awalnya hanya sekitar 40 persen pada 2021, setelah dua tahun penggunaan soft server meningkat menjadi 60 persen, dan di tahun 2024 ini naik lagi hingga 80 persen,” ujar Arif, Senin, 28 April 2025.
Sistem ini, lanjutnya, tidak hanya mempermudah pengawasan aliran pajak secara real time, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya.
Masyarakat yang membayar pajak dari aktivitas konsumsi seperti makan atau berbelanja dapat mengunggah bukti pembayaran ke sistem server milik Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Setiap bukti pembayaran yang masuk akan diundi untuk mendapatkan hadiah.
“Sampai ada masyarakat yang jajan Rp.28.000, kemudian mendapat hadiah karena pajaknya terekam sistem. Ini luar biasa. Sangat menarik minat masyarakat dan pelaku usaha untuk patuh membayar pajak,” ucap dia.
Arif juga menegaskan bahwa Komisi III sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi dan mendorong adanya kerja sama atau MoU dengan Pemerintah Kota Malang. Ia meyakini bahwa jika Kota Bekasi menerapkan sistem serupa, kebocoran PAD dapat diminimalisir secara signifikan.
“Kami sudah sampaikan ke Wali Kota dan dalam waktu dekat akan dilakukan MoU dengan Kota Malang. Ini jadi salah satu upaya konkret untuk meningkatkan PAD kita,” jelasnya.
Ia pun menyinggung sistem lama yang masih digunakan di Bekasi saat ini, yang dinilai memiliki banyak kendala, termasuk selisih pembayaran yang sering terjadi dan harus diselesaikan secara manual.
Ia menilai, Kota Bekasi mampu mengembangkan sistem yang serupa karena bahkan Kabupaten Bekasi telah menjalin kerja sama dan mulai menggunakan teknologi yang sama dari Kota Malang.
“Alat ini buatan mereka sendiri, ditanam di kasir pertokoan, dan terkoneksi secara langsung dengan sistem milik Bappenda. Jadi bisa dipantau real time, putaran pajak harian langsung terlihat,” tandasnya.
