Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Lia Erliani Terpilih Mengikuti PKN Tingkat II BPSDM Jawa Barat

×

Lia Erliani Terpilih Mengikuti PKN Tingkat II BPSDM Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, terpilih sebagai salah satu dari 34 pejabat eselon 2 se-Jawa Barat untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diselenggarakan Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.

Kegiatan berlangsung sejak 14 April hingga Agustus 2025, dengan metode hybrid (luring dan daring), guna meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan pengembangan organisasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Lia menjelaskan, bahwa pendidikan ini bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas, dan kapabilitas kepemimpinan pejabat eselon 2 dalam menghadapi dinamika birokrasi.

Program ini merupakan mandat Wali Kota Bekasi melalui Surat Perintah (SP) khusus. Selama masa pendidikan, tugas hariannya sebagai Sekretaris DPRD akan dijalankan oleh Pelaksana Harian (PLH) dari salah satu kepala bagian di lingkungan sekretariat DPRD.

Mekanisme Pembelajaran terbagi dalam dua metode yaitu Luring (On Class) yang dilaksanakan secara tatap muka di kantor BPSDM Jawa Barat, Cipageran, Kota Cimahi, dengan durasi satu minggu di awal program.

Kemudian metode Daring (E-Learning) melalui Learning Management System (LMS) BPSDM Jabar, peserta mempelajari modul mandiri, menyelesaikan tugas, dan berdiskusi pemecahan masalah. Peserta juga dibebastugaskan dari aktivitas dinas saat mengikuti sesi e-learning.

“Kita wajib mendalami modul, teori, regulasi, serta implementasinya melalui LMS. Ada pula tugas yang harus disetor ke BPSDM,” ujar Lia dikutip bekasiguide.com pada Kamis, 24 April 2025.

Ia melanjutkan, setiap peserta didampingi mentor dari daerah asal untuk memastikan aplikasi materi di lapangan. Materi mencakup kepemimpinan transformasional, pengambilan keputusan strategis, dan inovasi pengelolaan organisasi.

“Targetnya, kami bisa membawa perubahan positif di institusi masing-masing,” tambah Lia.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pemimpin birokrasi yang adaptif dan berintegritas. (Advertorial)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.