Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Laporkan Dugaan Money Politik ke Bawaslu Kota Bekasi

×

Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Laporkan Dugaan Money Politik ke Bawaslu Kota Bekasi

Sebarkan artikel ini
Tim Kuasa Hukum pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Heri Koswara - Sholihin dari Advokasi Patriot Indonesia melaporkan dugaan ‘money politik’ yang dilakukan salah satu relawan ke Bawaslu Kota Bekasi.

Tim Kuasa Hukum pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Heri Koswara – Sholihin dari Advokasi Patriot Indonesia melaporkan dugaan ‘money politik’ yang dilakukan salah satu relawan ke Bawaslu Kota Bekasi, Senin, 02 Desember 2024.

Salah satu Kuasa Hukum Paslon 01, RM Purwadi menjelaskan, adapun dugaan ‘money politik’ tersebut dilakukan oleh relawan GoTri yang mendukung paslon nomor urut 3, Tri Adhianto-Harris Bobihoe. Adapun terduga memberi amplop berinisial A alias L.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Jadi, kami menerima laporan warga di wilayah Rawalumbu yang menerima amplop berisi 1 juta rupiah yang diperuntukkan untuk tiap-tiap RT untuk mencoblos Paslon tertentu,” ujar Purwadi kepada awak media di Kantor Bawaslu Kota Bekasi, Senin, 02 Desember 2024.

Adapun warga yang melapor ke pihaknya, kata Purwadi terjadi di lingkungan RW 01, kelurahan Pengasinan, kecamatan Rawalumbu. Amplop tersebut pun diberikan pada malam sebelum pencoblosan atau pada Selasa (26/11/2024) malam.

“Jadi, amplop berisi Rp1 juta itu untuk 5 orang RT yang di antaranya RT 1 sampai RT 5 di lingkungan RW 1, kelurahan Pengasinan. Itu (amplop) diberikan dengan pengarahan untuk mencoblos paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertentu,” jelas Purwadi.

Meski demikian, warga yang mengaku menerima amplop tersebut akhirnya mengembalikan kepada yang bersangkutan karena sadar bahwa hal itu merupakan tindak ‘money politik’ yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Tim Advokasi Patriot Indonesia.

Sementara itu, Kordiv Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Sodikin membenarkan adanya laporan yang masuk terkait dugaan ‘money politik’.

“Sesuai regulasi, kami Bawaslu Kota Bekasi punya waktu maksimal 2×24 jam untuk kajian awal sampai semua syarat formil dan materil terpenuhi. Kemudian, baru kami akan melakukan tindak lanjut pemeriksaan pelapor, saksi dan terlapor,” pungkas Sodikin.

Example 120x600
Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Hari ini masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kuota itu sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak anak tidak punya kuota, padahal internet itu sumber informasi. Karena saya turun langsung ke masyarakat, saya tahu ini masalah serius,” ujar Samuel kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Rencana Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Ini sudah menjadi bencana nasional. Di saat pemerintah pusat dan daerah lain fokus memberikan bantuan, Kota Bekasi justru mau mengadakan pesta pora. Di mana empati kita?” tegas Latu Har Hary dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.