Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Bahas RKA 2025, Komisi IV DRRD Kota Bekasi Gelar Rapat Kerja Dengan OPD

×

Bahas RKA 2025, Komisi IV DRRD Kota Bekasi Gelar Rapat Kerja Dengan OPD

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Evaluasi dilkukan dalam rapat kerja komisi IV bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia mengatakan pihaknya memanggil dinas-dinas terkait untuk membahas beberapa rencana kerja dan program di tahun 2025 mendatang.

“Hari ini kami memanggil beberapa OPD, termasuk Disparbud, Disdik, dan Dispora. Intinya, kami membahas renja mereka untuk 2025, apakah ada kebutuhan penambahan anggaran atau tidak. Selain itu, kami juga mendiskusikan program-program yang akan mereka jalankan,” ujar Adelia.

Adelia menyatakan, Dispora saat ini tengah melakukan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), sedangkan Disdik mengangkat isu Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara itu, Disparbud memaparkan permasalahan anggaran yang minim dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di instansinya.

“Disparbud menyampaikan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak SDM karena saat ini banyak posisi kosong. Kita tadi juga membahas bagaimana Disparbud bisa berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adelia menyoroti perlunya Disparbud untuk berpikir inovatif guna meningkatkan PAD, salah satunya melalui penyelenggaraan event musik atau acara lain yang dapat menarik minat masyarakat.

“Kita pahami, visi misi Disparbud memang terkait kebudayaan, tetapi perlu ada tambahan strategi yang lebih kreatif untuk mendongkrak PAD,” ujarnya.

Rapat kerja ini juga membahas potensi perubahan anggaran tahun 2025, dengan fokus pada sinergitas antardinas untuk optimalisasi waktu dan SDM.

“Fokus hari ini memang untuk Renja 2025, mengingat waktu yang sempit, jadi kami paparkan satu per satu secara menyeluruh,” tutup Adelia.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.