Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Ratusan Warga Desa Telagamurni Protes Pembangunan Pintu Gerbang PT GRP

×

Ratusan Warga Desa Telagamurni Protes Pembangunan Pintu Gerbang PT GRP

Sebarkan artikel ini
Ratusan Warga Desa Telagamurni Protes Pembangunan Pintu Gerbang PT GRP

Ratusan masyarakat Telaga.urni melakukan aksi di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, Jumat (2/8) siang. Aksi itu dilakukan atas pembangunan pintu gerbang PT Gunung Raja Paksi (GRP) di jalan pantura, yakni Jalan Imam Bonjol.

Firman, koordinator aksi mengatakan sebelum melakukan aksi itu, pihaknya sudah bersurat baik ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi hingga ke presiden Joko Widodo.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Pembangunan gerbang ini sangat berdampak yg pertama ini akses utama sebagai pintu masuk keluar masyarakat beraktifitas ada yg sekolah kerja maka dari itu kita menolak adanya pintu gerbang itu. Kemudian yg keluar masuk itu adalah kendaraan berukuran besar jadi sangat membahayakan,” kata Firman kepada awak media di Cikarang Barat, Jumat, 02 Agustus 2024.

Aksi itu diikuti oleh anak-anak, ibu rumah tangga dan pemuda. Mereka berbaris di seberang pintu gerbang baru PT GRP menyuarakan protes dan keluhannya. Menurutnya, selama berdirinya PT GRP ini, masyarakat kerap dihantui dengan polusi yang ditimbulkan. Baik polusi udara hingga banjir yang kerap terjadi apabila hujan turun

“Kita sudah kaji undang-undangnya dan amdalnya tapi tidak sesuai fakta di lapangan. Lalu banjir di jalam nasional yang sudah tidak aneh dan sering terjadi,” tambahnya.

Firman bersama masyarakat desa Telagamurni berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat merespon keluhan masyarakat atas beroperasinya PT GRP ini.

“Kita berharap untuk segera cepat pemangku kebijakan mengundang seluruh yang terlibat untuk mencari solusi yang terbaik. Apabila aksi tidak di respon kami akan aksi ke kantor bupati bekasi dengan masa yang lebih banyak,” tandasnya.

Example 120x600
Metropolitan

“Di DP3A kita memiliki tenaga pendamping khusus, konselor, pekerja sosial, psikolog gitu. Tapi memang kita dari segi ketenagaannya masih kurang, jadi sebenarnya kita ingin kalau ada kasus pelecehan ataupun KDRT bisa ditangani secepatnya. Tapi emang keterbatasan tenaga yang kita miliki harusnya cepat jadi tidak,” kata Titin dikutip Bekasiguide.com, Jumat 11 Juli 2025.