Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Tahapan Bambang Sutopo : DPRD Tingkatkan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal

×

Tahapan Bambang Sutopo : DPRD Tingkatkan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal

Sebarkan artikel ini
Ikuti Adeksi : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo mengikuti agenda rapat koordinasi asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia bertempat di hotel Merlynn Park, Jakarta dari tanggal 19 sampai 21 September 2022.

JAKARTA – DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi dalam hal legislasi (pembuatan peraturan), controling (pengawasan), serta budgeting (penganggaran). Ketiga fungsi tersebut haruslah berjalan baik dan bersama-sama dengan eksekutif menjalankan program pemerintahan daerah.

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat, DPRD terus melakukan peningkatan kinerja serta akselerasi salah satunya dengan penguatan informasi dan pemahaman sebagai wakil rakyat dengan mengikuti kegiatan rapat koordinasi asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Dan salah satu pimpinan DPRD Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo mengikuti agenda Adeksi dengan tema “Peningkatan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan DPRD” bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta dari tanggal 19 sampai dengan 21 September 2022.

“Sebagai wakil rakyat kami terus meningkatkan kinerja kami. Dan kegiatan Adeksi ini merupakan salah satu bagian dari upaya kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi,” ucap Tahapan.

Selain itu DPRD, lanjut Bambang yang merupakan lembaga budgeting (anggaran) harus bisa melakukan proses pengelolaan keuangan agar bisa secara optimal melakukan penganggaran untuk mitra kerja yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Agenda ini sangat penting bagi kami sebagai wakil rakyat yang tugasnya untuk melakukan penganggaran. Jadi dengan penganggaran yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat Kota Bekasi baik dari sisi anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan yang lainnya,”jelas dewan dari fraksi partai Gerindra ini. (ADV PARLEMENTARIA)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.