CIKARANG- Pembangunan Kabupaten Bekasi tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah. Tapi, eksekutif dan legislatif harus mampu berkomunikasi dengan provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan.
Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-72 di DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (15/8).
Lelaki yang karib disapa Kang Emil itu yakin jika APBD Kabupaten Bekasi yang saat ini sekitar Rp6 triliun tidak akan sanggup untuk membangun daerah.
“Jangan beranggapan membangun Kabupaten Bekasi hanya fokus pada APBD yang Rp6 triliun itu, seumur-umur tidak akan pernah cukup,” katanya.
Menurut dia, APBD hanya sanggup untuk mengurus sektor ekonomi sebesar 20 persen. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, diperlukan dukungan dari provinsi dan pusat.
“Teori ekonominya sederhana, yang namanya APBD hanya sanggup mengurus ekonomi 17 sampai 20 persen. Maka pintu kedua harus dikejar, mengejar APBD provinsi, caranya harus rajin-rajin berkomunikasi. Insya Allah kalau Pak Dani di sini maka dukungan APBD provinsi harusnya bisa lebih lancar,” katanya.
Untuk mendapat dukungan itu, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memiliki tim khusus yang bertugas untuk melobi pemerintah pusat maupun provinsi.
“Di republik ini rezeki harus dijemput tidak bisa ditunggu, manfaatkan badan pengumuman Jawa Barat di Jakarta,” katanya.
Selain melobi provinsi dan pusat, lanjut Kang Emil, pembangunan daerah juga bisa dilakukan menggunakan dana corporate social responsibility atau CSR perusahaan.
“Ada 7.600 industri, kalau kompak itu CSR dua sampai tiga persen dari pendapatannya, membangun Kabupaten Bekasi tidak harus dari APBD. Tapi CSR itu rumusnya satu, kalau tidak dimina tidak dikasih, maka bikinlah forum CSR Kabupaten Bekasi. Yang bagus kasih penghargaan yang kurang bagus tolong ditegur dan sebagainya. Itu akan mengisi kekurangan-kekurangan Kabupaten Bekasi,” ungkapnya. (bams)
