Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ketua DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pemotongan Insentif Nakes dan Relawan RSUD

×

Ketua DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pemotongan Insentif Nakes dan Relawan RSUD

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro bersama dengan Wali Kota Bekasi menggelar rapat paripurna, pada Kamis (30/09). Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD menyepakati untuk menandatangani RAPBD Perubahan Kota Bekasi sebesar 6,4 T Rupiah, lebih besar dengan pendapatan daerah sebanyak 5,9 T rupiah lebih.

Chairoman usai rapat paripurna menyampaikan, terkait dengan pembiayaan daerah Kota Bekasi hampir sama, dan tidak ada perubahan sebanyak 763 juta rupiah. Namun terdapat kendala yang dialami disebabkan berkurangnya transfer dana daerah dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 24 Milyar.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Padahal kegiatan ada beberapa yang sudah dilakukan, pengaruhnya harus ada drop dan evaluasi kegiatan. Untuk BTT penanganan Covid-19 dari yang sudah diajukan oleh eksekutif senilai 508 M, namun disepakati senilai 412 M,” ujarnya pada Jumat (01/10/2021).

“Sedang untuk nakes dan relawan RSUD dipastikan tidak ada pengurangan insentif. Hanya saja ada yang merivew 379 kegiatan yang sudah di SK kan Walikota tetapi belum terserap,” terangnya.

Anggaran yang belum terealisasi ada beberapa yang dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam APBD Perubahan juga ada penambahan pengadaan lahan di BMSDA tapi kegiatannya di Perkimtan untuk penanggulangan banjir, kenaikannya mencapai 17 milyar.

“Banjir mengakibatkan kerusakan drainase jalan dan jalan pemukiman, oleh karena itu kita harus fokus untuk penambahan anggaran,” imbuh Chairoman.

“Catatanya di APBD Perubahan yaitu Bosda diminta untuk di pantau langsung oleh Walikota karena di khawatirkan akan berpengaruh kepada pelayanan pendidikan hal ini dikarenakan indek manusia di Kota Bekasi menurun,” Pungkas Ketua DPRD Kota Bekasi. (ADV)

Example 120x600
Politik

“Anggota PKD yang dibutuhkan sebanyak 56 orang dan untuk Proses pendaftaran atau pemasukan berkas calon anggota akan dimulai hari ini tanggal 18 sampai 21 Mei 2024, bisa langsung datang ke sekretariatan Bawaslu Kota Bekasi,” ungkap Basan, Sabtu 18 Mei 2024.

Politik

“Sebanyak 60 orang terdiri dari 5 orang 12 kecamatan. Setelah melewati beberapa proses pemeriksaan administrasi, pengujian pengetahuan KPU dan Pilkada kepemiluan, dan tahapan seleksi wawancara kami menetapkan masing-masing 5 orang PPK terpilih,” kata Ali.

Politik

“Saya sangat tertarik dengan program yang ditawarkan Pa Mochtar. Karena menurut saya sebagai warga itu sesuai dengan kebutuhan kami,” kata dia pada Selasa 14 Mei 2024.