Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Go Live Integrasi Data Perpajakan DJP dan PLN

×

Go Live Integrasi Data Perpajakan DJP dan PLN

Sebarkan artikel ini

BEKASI- PLN bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN Republik Indonesia secara resmi melakukan Go Live Digitalisasi Integrasi Data Perpajakan mulai Jumat (9/10/2020). Digitalisasi integrasi data antara PLN dan DJP ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, percepatan dan integrasi transaksi perpajakan PLN sebagai salah satu wajib pajak.

Wakil Menteri Keuangan, Suahazil Nazara memberikan apresiasi atas capaian yang dilakukan oleh DJP bersama PLN dalam melakukan integrasi data perpajakan. Menurutnya Integrasi data perpajakan ini menjadi modal bagi PLN untuk semakin transparan dan mudah dalam pengelolaan pajak.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Saya apresiasi di ulang tahun ke-75, PLN bekerja sama dengan DJP melakukan kooperatif compliance. Ini menjadi suatu good story atau bahkan best story bagi BUMN lain,” tutur Suahazil Nazara.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I, Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya, tantangan saat ini tidak hanya melakukan transformasi digital, melainkan juga melakukan integrasi data antar entitas.

Integrasi ini sangat penting bagi bangsa dan negara untuk mencapai kecepatan, transparansi dan tata kelola yang lebih baik. Harapannya ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Integrasi antar entitas ini menurut saya ini sulit. Saya sangat berterima kasih DJP dan PLN, yang tidak hanya berhasil melakukan transformasi digital tetapi juga berhasil melakukan integrasi antar entitas. Ini tantangan besar yang berhasil dihadapi oleh PLN dan DJP,” ucap Budi.

Kerja sama ini secara spesifik memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi pengeloaan pajak PLN, terutama pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kontribusi pajak PLN sebesar Rp 25 – 35 Triliun per tahun, sementara sebesar 45 – 50 persen diantaranya adalah PPN.

Sehingga integrasi pengelolaan PPN WAPU dengan DJP dan Bank Persepsi ini, akan sangat membantu PLN dalam pengelolaan perpajakannya sehingga lebih cepat, tepat waktu, transparan dan terintegrasi.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan bahwa digitalisasi dan integrasi data antara PLN dengan DJP merupakan bagian dalam Transformasi PLN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak PLN sebagai BUMN dan tentunya sebagai Wajib Pajak.

“Integrasi data perpajakan ini mendukung Transformasi PLN, yang masuk dalam pilar ‘ ‘Lean’. Kerja sama ini membuat PLN menjadi lebih lincah melalui digitalisasi proses bisnis pengelolaan perpajakan baru,” ucap Zulkifli.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan bahwa integrasi data perpajakan menjadi salah satu reformasi perpajakan yang didorong oleh Kementerian Keuangan. Dirinya berharap, keberhasilan ini akan mendorong BUMN dan badan usaha lain untuk juga melakukan integrasi data perpajakan.

“Dengan dasar transparansi DJP dengan Wajib Pajak, tentu akan menumbuhkan rasa saling percaya. Saya bersyukur ini tidak hanya menjadi bagian dari reformasi DJP, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi PLN,” kata Suryo.

Implementasi Integrasi Data Perpajakan dengan DJP ini sejalan dengan Rencana Strategis DJP tahun 2020 – 2024, dimana DJP merencanakan penerimaan negara yang optimal melalui Proses Pengujian Kepatuhan Yang Komprehensif dan Terstandarisasi.

Sebagai BUMN yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penerimaan pajak bagi Negara, maka PLN terus berkomitmen mendukung setiap kebijakan dan program kerja strategis yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Bekasi, Ririn Rachmawardini mengapresiasi atas kerjasama DJP dan PLN. Menurutnya, secara spesifik, digitalisasi ini mengintegrasikan proses pembayaran PPN dengan Bank Persepsi, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan input data dan mempercepat proses pembayaran pajak.

“Dengan begitu, PLN secara otomatis dan real time juga dapat menerima bukti pembayaran pajak (NTPN: Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari Bank Persepsi. Selain itu, PLN juga memiliki akses untuk mendapatkan data Faktur Pajak Masukan dari sistem DJP, sehingga rekonsiliasi data PPN dapat dilakukan secara otomatis dan periodik,” kata Ririn.

Pengembangan Integrasi Data Perpajakan PLN yang menggunakan Aplikasi Air Tax ini, di support oleh Anak Perusahaan PLN, yaitu PT Indonesia Comnet Plus (ICON+). Selain itu, Bank Persepsi (BNI, BRI dan Mandiri) juga memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Integrasi Pembayaran Pajak dengan Aplikasi Bank.

“Go Live ini merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan yang ditandatagani oleh Pak Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo pada 31 Januari 2020,” tukas dia.

Ririn menegaskan, Integrasi data ini merupakan pengembangan dari integrasi data e-Faktur Host-to-Host (H2H) yang telah dilaksanakan sejak Januari 2019 dan diperluas kepada seluruh aktivitas bisnis PLN yang terkait.

“Semoga kerjasama ini menjadi terobosan dan bentuk transparansi kita kepada masyarakat,” pungkasnya. (MAN)

Example 120x600
Metropolitan

“Sangat mengapresiasi. Tentunya tema yang diusung menjadi isu yang sedang menjadi persoalan di daerah perkotaan. Terlebih dengan semangat kolaborasi ini, dapat menghasilkan buah pemikiran yang lebih baik lagi. Sehingga dapat diwujudkan tata kelola kota yang bagus yang dapat mencakup seluruh aspek pendukung untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di Tahun 2045,” kata ASDA II Inayatullah, saat menghadiri gala dinner Rakorkomwil III APEKSI di Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat dikutip bekasiguide.com, Jumat 17 Mei 2024.

Metropolitan

“Alhamdulillah sudah lima ekor kita beli. Nanti H-1 dikirim karna dari sini sudah diurus semua dari pakannya, vaksinnya, ongkirnya juga gratis jadi irit banget. Yang kita cari pertama dari bobot dan besarnya sapi kemudian diselaraskan dengan buget yang sudah Jemaah titipkan kepada kami,” ucap Wirjat di Cikarang Barat, Rabu 15 Mei 2024.

Metropolitan

“Saya menegaskan kepada seluruh aparatur kelurahan se-Rawalumbu untuk memberikan pelayanan KIA secara gratis tanpa ada pungutan kepada warga. Dan, wajib berikan pelayanan terbaik dan kemudahan dengan cepat,” ujar Yudistira dikutip bekasiguide.com pada Selasa 14 Mei 2024.