Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Ketum GHMS : Bansos Harus Tepat Sasaran untuk Warga Miskin Terdampak Covid-19

×

Ketum GHMS : Bansos Harus Tepat Sasaran untuk Warga Miskin Terdampak Covid-19

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho.

BOGOR- Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan benar-benar dialokasikan serta menyentuh masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 ini.

Sebab, dampak Covid-19 ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Dalam bidang ekonomi misalnya, covid-19 ini membuat daya belinya melemah.
Karena itu, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat menjaga agar ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.

“Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap,” ujar Hardjuno disela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Jl. Kp.Tipar, Ciawi, Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5) .

Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Drs. Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru.

Turut hadir Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, RT-RW, Kepala Dusun, Badan Usaha Milik Desa, Bimas dan Babinsa
Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Tangerang.

Rencananya, setelah di Bogor ini, HMS Center akan menggelar Baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5).

Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 2500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Bogor.

HMS Center jelas Hardjuno berikhtiar untuk terus membantu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat.

“Kami terus bersiar demi kemaslahatan umat. Kami tidak mau umat melarat. Untuk itu, saya harapkan Bansos yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam kondisi wabah seperti saat ini, salah satu tugas pemerintah ini mengurangi beban ekonomi rakyat.
Hal ini termaktub dalam amanat konstitusi yaitu untuk mensejahterakan rakyat (welfarestate) sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menentukan pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

“Jangan sampai pemerintah abai. Salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya,” terang Hardjuno.

Karena itu, penyaluran Bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan.

“Jadi, data penerima Bansos jangan serampangan,” tegasnya.

Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima Bansos ini belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdasa memperbaiki data penerima Bansos ini.

“Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dinindari,” pintanya.

Apalagi saat ini lanujutnya, korban terdampak covid-19 ini terus berjatuhan terutama dari kalangan pekerja di sektor informal.

Bahkan kini mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil.

“Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen yang terkesan tidak kompak.

Kerjasama antar lintas departemen terjalin baik agar memiliki frekwensi yang sama dalam upaya memutus mata rantai covid-19 ini.

“Jangan seperti sekarang ini. Misskordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang, nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau,” pungkasnya. (dit)

Example 120x600
Metropolitan

“Kebetulan orang terlantar tanpa identitas itu ‘kan awalnya sakit, kemudian kita bawa ke RSUD, dan ternyata meninggal dunia. Sampai meninggal pun identitasnya tidak diketahui, jadi kami urus makamnya sampai selesai karena itu merupakan tugas kami,” ujar Alex dikutip bekasiguide.com pada Rabu 17 April 2024.

Metropolitan

“Jadi para prinsipnya, untuk Pelayanan Adminduk saat ini tidak ada sanksi terhadap kepemilikan dokumen adminduk. Saat ini, hanya dituntut kesadaran warga untuk melengkapi Adminduk dalam proses kehidupan keseharian,” ujar Taufiq di Bekasi, Selasa 16 April 2024.

Metropolitan

“Kepada pemudik jangan khawatir karena ketersediaan SPKLU sudah banyak dan dipastikan agar pemudik dapat mengakses SPKLU dengan mudah dan nyaman di SPKLU Rest Area ataupun SPKLU di Unit Layanan Pelanggan”, ungkap Zamzami selaku Manager PLN Cikarang pada Senin 15 April 2024.