Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Musrenbang Sepanjang Jaya, Sholihin Dorong Keberadaan SMP Negeri

×

Musrenbang Sepanjang Jaya, Sholihin Dorong Keberadaan SMP Negeri

Sebarkan artikel ini
Sholihin, Anggota DPRD Kota Bekasi.

BEKASI- Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Persatuan, Sholihin mendorong adanya Unit Sekolah Baru (USB) dilingkungan Kelurahan Sepanjang Jaya. Saat ini kata Sholihin banyak anak lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berasal dari Kelurahan Sepanjang Jaya harus mendaftarkan di SMP Negeri di Kelurahan lain.

Masih menurut Sholihin, keberadaan SMP Negeri di Sepanjang Jaya tinggal mendorong dari sisi anggaran. Pasalnya, lanjut dia sudah ada merger dua Sekolah Dasar Negeri yang akan dipersiapkan menjadi SMP Negeri.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Tadi kita sudah sama-sama sampaikan di dalam Musrenbang, keberadaan SMP Negeri Mutlak diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pendidikan di Sepanjang Jaya,” ucap Sholihin.

Sholihin pun selanjutnya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, agar pembangunan SMP Negeri 50 Kota Bekasi agar cepat dilaksanakan.

“Ya mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti masyarakat Sepanjang Jaya sudah tidak binggung lagi menyekolahkan anaknya di SMP Negeri,” harapnya.

Selain mendorong SMP Negeri, Sholihin pun tetap fokus meningkatkan drainase untuk meminimalisir dampak banjir di lingkungan.

Terkait hal ini, Lurah Sepanjang Jaya Junaedi pun mengaminkan usulan dewan terkait perbaikan drainase di beberapa titik di kelurahan Sepanjang Jaya.

“Dalam musrenbang kali ini, selain menitikberatkan persoalan pemberdayaan masyarakat kami pun tetap fokus memperbaiki drainase,” pungkasnya. (Man/adv)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.