Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Musrenbang Sepanjang Jaya, Sholihin Dorong Keberadaan SMP Negeri

×

Musrenbang Sepanjang Jaya, Sholihin Dorong Keberadaan SMP Negeri

Sebarkan artikel ini
Sholihin, Anggota DPRD Kota Bekasi.

BEKASI- Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Persatuan, Sholihin mendorong adanya Unit Sekolah Baru (USB) dilingkungan Kelurahan Sepanjang Jaya. Saat ini kata Sholihin banyak anak lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berasal dari Kelurahan Sepanjang Jaya harus mendaftarkan di SMP Negeri di Kelurahan lain.

Masih menurut Sholihin, keberadaan SMP Negeri di Sepanjang Jaya tinggal mendorong dari sisi anggaran. Pasalnya, lanjut dia sudah ada merger dua Sekolah Dasar Negeri yang akan dipersiapkan menjadi SMP Negeri.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Tadi kita sudah sama-sama sampaikan di dalam Musrenbang, keberadaan SMP Negeri Mutlak diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pendidikan di Sepanjang Jaya,” ucap Sholihin.

Sholihin pun selanjutnya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, agar pembangunan SMP Negeri 50 Kota Bekasi agar cepat dilaksanakan.

“Ya mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti masyarakat Sepanjang Jaya sudah tidak binggung lagi menyekolahkan anaknya di SMP Negeri,” harapnya.

Selain mendorong SMP Negeri, Sholihin pun tetap fokus meningkatkan drainase untuk meminimalisir dampak banjir di lingkungan.

Terkait hal ini, Lurah Sepanjang Jaya Junaedi pun mengaminkan usulan dewan terkait perbaikan drainase di beberapa titik di kelurahan Sepanjang Jaya.

“Dalam musrenbang kali ini, selain menitikberatkan persoalan pemberdayaan masyarakat kami pun tetap fokus memperbaiki drainase,” pungkasnya. (Man/adv)

Example 120x600
Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.