BEKASI- Tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bekasi tahun ini naik hingga 100 persen ketimbang tahun sebelumnya. Kenaikan pajak tersebut ditengarai akibat nilai jual obyek pajak atau NJOP melejit.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro memprotes atas kebijakan pemerintah daerah tersebut lantaran menurut dia dalam menaikkan NJOP tanpa sosialisasi kepada masyarakat.
Dia mengaku sudah mengetahui adanya perdebatan di masyarakat akibat melonjaknya tagihan PBB. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut khawatir kenaikan PBB akan menurunkan rasio masyarakat membayar pajak.
Menurut dia, jika mayoritas masyarakat tak membayar pajak, pendapatan pajak tahun ini akan lebih rendah dari tahun lalu. “Kami ingin pendapatan meningkat tapi dengan informasi yang jelas kepada masyarakat,” ujar Choiruman pada Sabtu (02/03).
Tahun ini, Pemerintah Kota Bekasi mematok target ambisius dalam pendapatan dari PBB, yakni Rp599 miliar. Angka tersebut naik sekitar 70 persen dari target tahun sebelumnya.
“Ini dampak dari penerapan kebijakan ZNT (zona nilai tanah) yang masyarakat belum tahu,” ujar Choiruman.
ZNT adalah program Badan Pertanahan Nasional untuk menilai harga tanah. Meski peta ZNT belum jelas, pemerintah daerah buru-buru menetapkan kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan di Bekasi sejak Januari lalu.
Lebih lanjut, Choiruman menuturkan, target pendapatan daerah tahun lalu sebesar Rp2,4 triliun tapi hanya tercapai Rp2 triliun. Sedangkan tahun ini target total justru dipatok Rp2,8 triliun.
“Kenaikan hampir 50 persen atau hampir Rp1 triliun,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bekasi itu. “Ini tidak realistis,” tandas dia. (ADV/bams)
