BEKASI- Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bekasi Muhammad Said menegaskan dirinya akan mencoba berkomunikasi dan melobi para pimpinan Fraksi di DPRD Kota Bekasi untuk mencari jalan keluar terhadap polemik adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengalami kenaikan hingga 400 persen.
Terkait upaya ini, Said menuturkan bahwa dirinya saat turun ke masyarakat banyak keluhan adanya kenaikan Pajak PBB tersebut.
“Tentunya kami sebagai wakil rakyat berkeinginan agar ada solusi terbaik terkait hal ini (kenaikan Pajak PBB),” ucap politisi kawakan yang pada Pileg 2019 ini akan maju menjadi Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Depok pada Minggu (03/03) saat menggelar Jaring Aspirasi Masyarakat.
Said menceritakan bahwa, proses pembahasan kenaikan Pajak PBB memang sebelumnya sudah di bahas di DPRD Kota Bekasi bersama dengan eksekutif, namun begitu kata pria yang akrab di sapa Cemong ini ada beberapa objek pajak yang memang dikenakan kenaikan pajak PBB yaitu pajak untuk perumahan dan permukiman.
“Seingat saya waktu di bahas itu tidak semua objek pajak naik, seperti yang jauh dari akses jalan utama,”bebernya.
Pun begitu, Said meminta kepada masyarakat untuk tetap menyikapi dengan bijak terkait hal ini. Ia pun berjanji dan akan segera merumuskan bersama dengan ketua fraksi di DPRD Kota Bekasi untuk bisa mengambil sikap yang terbaik untuk masyarakat.
“Kita lagi upayakan bersama dengan ketua fraksi lainnya, dan mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang terbaik,”tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, salah satu masyarakat di Kota Bekasi, Fajar mengaku keberatan dengan adanya kenaikan pajak PBB. Rumahnya yang berada di dalam dan jauh akses dari jalan utama harus disamakan kenaikan pajaknya dengan tanah warga yang lokasinya lebih strategis dan berada di depan jalan utama.
“Memang kami sangat keberatan dengan adanya kenaikan pajak PBB yang sangat drastis, kami minta DPRD bisa memperjuangkan kenaikam PBB agar bisa lebih ringan,” tutup Fajar. (Adv/muh)
