Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta pengelolaan kawasan Alun-alun Kota Bekasi terus dibenahi guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung.
Pembenahan tersebut mencakup aspek penerangan, kebersihan, hingga ketertiban aktivitas di kawasan ruang publik tersebut. Hal itu disampaikan Tri saat memberikan amanat kepada jajaran aparatur Pemerintah Kota Bekasi.
Ia menekankan bahwa pengelolaan fasilitas publik tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas dinas.
Menurut Tri, kondisi Alun-alun Kota Bekasi saat ini mulai menunjukkan penataan yang lebih baik. Gerobak pedagang sudah tertata rapi dan pembagian tanggung jawab pengelolaannya juga semakin jelas. Dengan begitu, apabila ditemukan persoalan, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian, salah satunya pungutan parkir sepeda motor sebesar Rp5.000. Tri menyebut, persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti karena identitas personel yang melakukan pungutan bisa diidentifikasi.
Selain ketertiban parkir, Tri juga meminta fasilitas penerangan di kawasan alun-alun ditingkatkan dengan konsep yang lebih modern. Menurutnya, penerangan tidak cukup hanya sekadar membuat kawasan menjadi terang, tetapi juga perlu memperhatikan kenyamanan pengunjung.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas publik. Sebab, kawasan yang bau dan tidak tertib dapat membuat masyarakat enggan untuk kembali berkunjung. Karena itu, penanganan kebersihan dan fasilitas umum harus dilakukan secara bersama-sama oleh OPD terkait.
“Kalau tempat-tempat seperti itu bau, tidak tertib, orang tidak akan mau datang lagi. Orang tidak nyaman. Tapi tidak bisa bahwa itu diselesaikan oleh satu dinas,” ujar Tri dikutip Bekasiguide.com, Senin 16 November 2026.
Tri berharap seluruh jajaran OPD memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap fasilitas publik di Kota Bekasi. Menurutnya, sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan tanpa harus menunggu keluhan masyarakat.
“Ada persoalan kebersihan yang harus ditangani oleh perangkat terkait. Karena itu, saya berharap betul adanya sense of belonging atau rasa memiliki terhadap tugas, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Itulah yang disebut sinergitas,” tutupnya.








