Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, kembali akan mengevaluasi pengaturan jam operasional kendaraan berat yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Langkah tersebut menyusul maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk besar di sejumlah ruas jalan belakangan ini.
Tri mengatakan, sebagian kejadian kecelakaan tersebut berlangsung di ruas jalan nasional yang melintasi kawasan perkotaan. Karena itu, diperlukan pengaturan mobilitas kendaraan berat agar tidak bercampur dengan aktivitas lalu lintas masyarakat sehari-hari.
“Kita minta jalan nasional yang berada di perkotaan itu bisa diatur terkait mobilisasi dan pergerakannya. Dia tidak bercampur dengan lalu lintas yang kemudian keseharian,” kata Tri dikutip Bekasiguide.com, Sabtu 14 November 2026.
Ia menyebut, Pemerintah Kota Bekasi akan kembali menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan.
Tri mengaku telah menyiapkan surat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Salah satu poin yang diusulkan yakni pengaturan jam operasional kendaraan berat yang melintas di wilayah perkotaan.
“Kita sudah mengusulkan kembali, saya sudah membuat surat, kita akan kirimkan. Dan kita minta agar diberikan pengaturan terkait dengan jam operasi dari kendaraan berat yang ada,” ujarnya.
Selain pembatasan jam operasional, muncul pula usulan agar kendaraan berat yang memasuki wilayah Kota Bekasi diperiksa oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub), termasuk pemeriksaan kelayakan kendaraan melalui uji KIR. Menanggapi usulan tersebut, Tri menjelaskan bahwa kewenangan pemeriksaan kendaraan di jalan saat ini berada pada kepolisian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi juga telah memanfaatkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan pemantauan lalu lintas melalui kamera CCTV.
“Karena memang hari ini satuan lalu lintas yang diamanatkan di dalam undang-undang, kewenangannya untuk pemeriksaan di jalan adalah Polisi Lalu Lintas,” jelasnya.
Tri menambahkan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan di jalan. Karena itu, pihaknya masih menunggu respons pemerintah pusat terkait usulan pengaturan kendaraan berat tersebut.
