Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB, Ahmadi Madong, mengingatkan warga adanya perubahan besar dalam mekanisme pembangunan daerah. Pada tahun 2027, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bekasi dipastikan tidak ada.
Pernyataan itu disampaikan Ahmadi saat menggelar reses di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih.
Menurutnya, jika selama ini aspirasi warga disalurkan melalui Pokir anggota dewan, maka mulai 2027 polanya berubah. Seluruh usulan pembangunan akan langsung ditangani oleh dinas terkait di bawah komando Wali Kota Bekasi.
“Di 2027 nanti tidak ada lagi Pokir Dewan. Semua pembangunan akan langsung dieksekusi oleh dinas. Jadi kalau ada aspirasi, sampaikan langsung ke Wali Kota saat turun ke RW,” ujar Ahmadi di hadapan warga dikutip bekasiguide.com, Jumat 09 Oktober 2026 malam.
Karena mekanisme baru tersebut, Ahmadi meminta warga agar lebih kritis dan tidak mudah percaya pada janji tanpa bukti. Ia menyarankan setiap aspirasi yang disampaikan kepada Wali Kota didokumentasikan.
“Pegang handphone, rekam, buat bukti, supaya jangan hanya janji. Kalau jadi pemimpin jangan hanya janji. Bicara itu mudah, kerja yang susah. Karena itu warga harus berani meminta bukti,” tegasnya.
Ia menilai, transparansi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan akuntabel meski tanpa Pokir dewan.
Lebih lanjut, Ahmadi juga memaparkan capaian pembangunan di wilayahnya. Sepanjang 2026, ia mengklaim telah merealisasikan anggaran infrastruktur lebih dari Rp1 miliar khusus untuk RW 012 Jatimekar.
Anggaran dari APBD itu digunakan untuk pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, pembangunan folder, dan fasilitas umum lainnya.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini realisasi untuk RW 012 mencapai lebih dari Rp1 miliar. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan saya,” katanya.
Ia pun menitipkan pesan kepada warga, tokoh masyarakat, dan pengurus RW yang hadir agar menjaga bersama hasil pembangunan tersebut.
“Semoga ini menjadi amal ibadah saya untuk masyarakat Jatimekar. Tolong dijaga bersama, karena ini milik kita semua,” tutupnya.
