Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi PAN, H. M. Hasbullah Rahmad, memastikan Kota Bekasi akan mendapat tambahan dua sekolah menengah atas (SMA) negeri, yakni SMA Negeri 20 dan SMA Negeri 21. Selain pembangunan sekolah baru, Pemprov Jawa Barat juga mengalokasikan bantuan ruang kelas baru (RKB) yang telah dilengkapi meja, kursi, serta toilet.
Hasbullah mengatakan, konsep pembangunan sekolah di Jawa Barat kini tidak hanya berfokus pada ruang belajar, tetapi juga fasilitas penunjang agar sekolah dapat langsung digunakan secara optimal.
“RKB yang dibangun harus lengkap dengan meja, kursi, dan toilet. Tidak boleh lagi hanya ruang kelas tanpa fasilitas pendukung,” ujarnya kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Sabtu 11 Juli 2026.
Ia juga menyebut program Sekolah Maung yang saat ini baru diterapkan di 41 sekolah, termasuk satu SMA di Kota Bekasi, akan dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain.
“Kita evaluasi dulu. Kalau hasilnya baik dan kemampuan anggaran memungkinkan, tentu program ini bisa dikembangkan ke sekolah lain,” katanya.
Menurut Hasbullah, Sekolah Maung membutuhkan kesiapan sarana, prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas sehingga belum dapat diterapkan secara masif. Ia memastikan keberadaan program tersebut tidak akan mengurangi kualitas SMA negeri lainnya karena setiap sekolah memiliki standar dan karakteristik masing-masing.
Sementara itu, terkait pembangunan SMA Negeri 20, Hasbullah mengakui masih terdapat kendala akses menuju sekolah. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan agar pembangunan akses jalan menuju gerbang utama segera terealisasi.
Ia juga menilai pembangunan sekolah baru ke depan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyediaan pagar, musala, lapangan, kantin, hingga akses jalan agar sekolah dapat langsung beroperasi dengan baik.
“Kita akan mendorong agar pembangunan sekolah baru tidak hanya gedungnya saja, tetapi juga seluruh sarana-prasarana pendukungnya masuk dalam satu paket perencanaan,” tegasnya.
Di sisi lain, Hasbullah menegaskan kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek tetap akan dikenai sanksi sesuai aturan pengadaan barang dan jasa.
“Kalau ada keterlambatan, ada denda yang harus dibayar. Kalau melewati batas maksimal perpanjangan, proyeknya diputus sesuai ketentuan. Aturan itu harus ditegakkan agar kualitas pembangunan tetap terjaga,” pungkas Hasbullah.
