Aksi unjuk rasa sopir angkot di Bekasi tidak hanya menolak beroperasinya angkutan baru TransBeken, tetapi juga menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Kota Bekasi menerapkan sistem integrasi transportasi seperti JakLingko di DKI Jakarta. Skema tersebut dinilai lebih adil karena melibatkan angkot yang sudah ada, bukan menggantikannya.
Sopir angkot menilai JakLingko menjadi contoh inovasi transportasi yang tidak mematikan mata pencaharian rakyat kecil. Dalam sistem itu, angkot diintegrasikan sebagai angkutan pengumpan dengan rute jelas dan pendapatan sopir yang lebih pasti melalui subsidi atau sistem gaji.
Salah satu sopir angkot trayek 25, Gani, mengatakan modernisasi transportasi seharusnya dilakukan dengan cara merangkul, bukan menyingkirkan. Menurutnya, kehadiran angkutan baru tanpa integrasi justru membuat sopir angkot semakin terhimpit.
“Masih mending kalau pemerintah buat jaklingko. Supir-supir angkot yang ditarik bisa jadi sopir jaklingko. Tapi kalau seperti bus ini, kami sebagai rakyat kecil makin terhimpit,” ujar Gani saat aksi unjuk rasa, Selasa 10 Februari 2026.
Gani menambahkan, selama ini sopir angkot menggantungkan hidup dari pendapatan harian yang tidak menentu. Ia menyebut, mencari Rp50 ribu per hari saja kini sudah sulit, sehingga kehadiran angkutan baru tanpa solusi hanya akan memperburuk kondisi ekonomi sopir.
“Sekarang nyari duit dari angkot susah, sekarang mau nyari Rp100 ribu susah, Rp50 ribu aja kadang nggak dapet. Kontrakan kami aja sering telat bayar,” jelasnya.
Para sopir berharap Pemkot Bekasi membuka dialog dan mengkaji penerapan sistem integrasi ala JakLingko sebagai jalan tengah. Mereka menilai kolaborasi antara angkot dan transportasi massal lebih efektif dibandingkan menambah armada baru di jalur yang sama.
Sopir angkot menegaskan tuntutan ini merupakan bentuk aspirasi rakyat kecil agar inovasi transportasi berjalan seimbang. Mereka meminta kebijakan yang tidak hanya modern, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada keberlangsungan hidup sopir angkot.
