Menjelang adanya rencana unjuk rasa, pengamanan di Gedung DPRD Kota Bekasi dipertebal. Tak hanya aparat keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI / POLRI, tetapi juga ribuan warga Kota Bekasi ikut turun menjaga “rumah rakyat” tersebut.
Pantauan sejak Minggu, 31 Agustus 2025 kemarin hingga Senin pagi (1/9/2025), pengamanan terus dilakukan secara berlapis. Hal ini untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan.
Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama.
“Pemkot Bekasi menerjunkan sekitar 200 personel Satpol PP. Dibantu oleh personel dari TNI / POLRI, ditambah ribuan masyarakat Kota Bekasi yang siap menghalau apabila ada potensi anarkis,” jelas Lia, Senin, 01 September 2025.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia menekankan penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai tanpa memicu kericuhan.
“Kami sangat mendukung aksi penyampaian pendapat dengan damai. Tapi bila ada potensi kerusuhan, tentu nanti berhadapan langsung dengan penegak hukum. Ini rumah rakyat, harus dijaga bersama,” tegasnya.
Menurut Lia, pengamanan yang dilakukan tetap mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Aparat akan merespons dengan bijak selama para pengunjuk rasa tetap tertib dan sesuai aturan.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Yang kita khawatirkan justru kelompok kelompok yang melakukan provokasi. Nah, ini yang kita cegah sejak dini,” tambahnya.
Dengan kolaborasi aparat dan masyarakat, DPRD Kota Bekasi berharap situasi tetap aman dan kondusif sehingga aspirasi bisa disampaikan tanpa insiden yang merugikan.
