Pemerintah Kota Bekasi memperkuat digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Hingga 18 Oktober 2026, sebanyak 17.339 kepala keluarga (KK) tercatat telah mendaftar melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
“Pelaksanaan Perlinsos Digital diharapkan dapat mendukung pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran,” ujar Robert dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Senin 19 Oktober 2026.
Berdasarkan data Pemkot Bekasi, dari total pendaftar tersebut, sebanyak 4.201 KK mendaftar secara mandiri, sedangkan 13.138 KK lainnya melalui pendampingan agen Perlinsos. Jumlah itu setara dengan 2,08 persen dari total 833.714 KK di Kota Bekasi.
Pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat 16.378 KK telah mendaftar. Sebanyak 7.670 KK masuk kategori potensi layak, 8.676 KK tidak layak, dan 32 KK masih dalam proses verifikasi sistem.
Sementara itu, pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 16.079 KK. Dari jumlah tersebut, 8.370 KK masuk kategori potensi layak, 7.677 KK tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi sistem.
Robert mengatakan, pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran.
“Kami mendorong keterlibatan berbagai unsur hingga tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat untuk membantu proses sosialisasi, pendaftaran, serta verifikasi data,” kata Robert.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membentuk Tim Pelaksana Digitalisasi Perlindungan Sosial yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Tim tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
Pemkot Bekasi juga melibatkan ASN, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping bantuan sosial, kader posyandu, karang taruna, serta pengurus RT dan RW sebagai agen Perlinsos.
Para agen bertugas menyosialisasikan pendaftaran melalui Portal Perlinsos, membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran dan verifikasi identitas. Pendampingan diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Hingga 18 Oktober 2026, sebanyak 5.797 agen Perlinsos telah terdaftar, dengan 1.326 agen di antaranya aktif di lapangan. Kecamatan Bekasi Utara mencatat jumlah pendaftar tertinggi, yakni 2.873 KK, disusul Bekasi Timur sebanyak 2.110 KK dan Rawalumbu sebanyak 1.877 KK.
Robert mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan memenuhi kriteria agar memanfaatkan fasilitas pendaftaran yang telah disediakan pemerintah.
“Warga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Portal Perlinsos atau meminta pendampingan agen Perlinsos dan petugas di kantor kelurahan maupun kecamatan setempat. Dokumen kependudukan yang sah perlu disiapkan untuk mendukung proses verifikasi,” tutupnya.
