Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

DPRD Kota Bekasi Soroti Banjir Perbatasan, Nuryadi Dorong Koordinasi Lintas Daerah

×

DPRD Kota Bekasi Soroti Banjir Perbatasan, Nuryadi Dorong Koordinasi Lintas Daerah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah perbatasan Kota Bekasi, khususnya Kecamatan Medan Satria.

Menurut Nuryadi, wilayah perbatasan menjadi kawasan yang paling rentan terdampak banjir akibat persoalan tata kelola drainase antarwilayah yang belum terintegrasi secara optimal.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“DPRD Kota Bekasi akan memberikan perhatian serius terhadap sejumlah persoalan strategis, terutama penanganan banjir di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Medan Satria yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi,” ujar Nuryadi dikutip bekasiguide.com, Sabtu 21 Februari 2026.

Ia menjelaskan, banjir di kawasan perbatasan selama ini dipicu oleh perbedaan sistem pengelolaan drainase serta lemahnya koordinasi lintas daerah. Kondisi tersebut membuat aliran air tidak terkoneksi dengan baik saat curah hujan tinggi.

“Wilayah perbatasan sering menghadapi persoalan klasik, yakni aliran air yang tidak terintegrasi akibat perbedaan tata kelola drainase dan belum optimalnya koordinasi antarwilayah. Dampaknya masyarakat Medan Satria menjadi pihak paling terdampak,” jelasnya.

Untuk itu, DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi memperkuat kerja sama konkret dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi guna mencari solusi bersama terhadap persoalan banjir yang terus berulang.

“Perlu penguatan koordinasi dan kerja sama nyata antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penanganan banjir di wilayah perbatasan,” katanya.

Nuryadi menilai penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif daerah. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kawasan dengan sistem hidrologi yang terintegrasi agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan administratif semata, tetapi harus berbasis kawasan dan sistem hidrologi yang terintegrasi,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemkot Bekasi menjadikan normalisasi saluran air, pembangunan turap, serta pemetaan titik rawan genangan sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan.

“Kami meminta normalisasi saluran air, pembangunan turap, serta pemetaan titik-titik genangan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan,” pungkasnya.

Example 120x600