Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menyoroti belum tuntasnya revitalisasi tiga pasar di Kota Bekasi yang sudah berjalan lebih dari enam tahun. Dari empat pasar yang masuk program, baru Pasar Jatiasih yang beroperasi, sementara Pasar Kranji, Pasar Bantar Gebang, dan Pasar Harapan Jaya belum menunjukkan progres signifikan.
“Dari empat pasar, baru satu yang berjalan. Tiga lainnya belum ada kepastian. Ini harus jelas target penyelesaiannya,” ujar Latu dikutip bekasiguide.com, Kamis 12 Februari 2026.
Ia menjelaskan, perjanjian kerja sama (PKS) dengan pengelola, PT ABB, telah diperbarui melalui adendum. Dalam klausul terbaru ditegaskan, jika pembangunan tidak mencapai persentase target yang disepakati, pemerintah berhak mengevaluasi hingga melakukan tender ulang.
“Kalau beberapa bulan ke depan progresnya tidak sesuai kesepakatan, pemerintah harus tegas. Bisa evaluasi bahkan tender ulang,” tegasnya.
Program revitalisasi ini merupakan janji sejak era Rahmat Effendi hingga Tri Adhianto, namun hingga kini belum memberi kepastian bagi pedagang maupun kontribusi optimal terhadap retribusi daerah.
Sebagai jalan keluar, Komisi II mendorong pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) khusus pengelolaan pasar, mencontoh model PD Pasar Jaya, agar pembiayaan bisa melalui APBD secara multiyears dan tidak lagi bergantung pada pihak ketiga.
“Kalau mau langkah strategis, bentuk Perumda pasar dan ambil alih pengelolaannya. DPRD siap mendukung, yang penting ada keseriusan dan komunikasi jelas dengan pedagang,” pungkas Latu.
