Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk merealisasikan program Wifi Subsidi sebagai upaya pemerataan akses internet bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, internet kini telah menjadi kebutuhan primer yang memengaruhi pendidikan hingga perekonomian warga.
Samuel menjelaskan, skema subsidi yang dimaksud bukan wifi gratis untuk semua, namun bantuan biaya berlangganan internet bagi masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan sosial seperti PKH atau BLT. Dalam usulannya, warga cukup membayar Rp100 ribu dari total biaya paket wifi, sementara Rp100 ribu lainnya disubsidi oleh pemerintah.
“Hari ini masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kuota itu sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak anak tidak punya kuota, padahal internet itu sumber informasi. Karena saya turun langsung ke masyarakat, saya tahu ini masalah serius,” ujar Samuel kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Rabu 03 Desember 2025.
Ia menilai program ini dapat diterapkan dengan efisien karena satu jaringan wifi bisa dibagi untuk dua rumah dalam radius tertentu, khususnya di wilayah perkampungan atau permukiman padat dengan luas rumah di bawah 100 meter persegi.
Lebih jauh, Samuel menegaskan bahwa akses internet tidak hanya membantu siswa belajar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Internet, katanya, dapat menjadi wadah masyarakat untuk menghasilkan uang, baik melalui AdSense, endorsement, live streaming, dagang online, hingga e-sport.
“Bukankah hari ini internet bisa menjadi wadah mencari uang? Ada AdSense, endorse, streamer, dagang online. Dengan subsidi wifi, kita juga memberi kecerdasan bagi anak bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Usulan ini juga dinilai sejalan dengan visi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terkait pengembangan Smart City. Samuel menyebut, percepatan kota cerdas membutuhkan akses internet yang merata, termasuk untuk mendukung pemasangan CCTV di kampung-kampung, bukan hanya di jalan protokol.
Terkait kerja sama dengan provider, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas teknis. Namun, Samuel menekankan perlunya pengawasan dan pembatasan akses pada situs-situs yang tidak layak konsumsi.
“Saya hanya menyampaikan gagasan. Urusan kerja sama dengan provider itu ranah Pemda. Yang penting, providernya cepat dan Pemda harus mengawasi akses terhadap situs-situs yang tidak baik,” jelasnya.
Samuel memastikan bahwa ide ini ia sampaikan berdasarkan hasil reses dan temu langsung dengan masyarakat. Ia menilai opsi wifi subsidi lebih realistis jika pemerintah daerah belum mampu menyediakan wifi gratis secara menyeluruh.
“Kalau wifi gratis terlalu berat, minimal ada wifi subsidi. Ini langkah awal dan tepat sasaran bagi warga penerima bantuan sosial,” tuturnya menegaskan.
Lebih lanjut, Samuel menyampaikan harapannya agar Pemkot Bekasi tidak menunda lagi inovasi pelayanan publik berbasis digital.
“Suksesnya smart city adalah ketika semua terintegrasi dan masyarakat mendapat akses informasi dengan mudah,” katanya.
