Ratusan tenaga honorer kategori R4 di Kota Bekasi, yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengadu ke Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rabu (9/7). Mereka meminta kejelasan nasib dan difasilitasi agar bisa diangkat menjadi PPPK.
“Kami sudah bekerja sejak 2006, tapi tak juga diangkat. Padahal ikut proses yang sama,” kata Andri, perwakilan petugas kebersihan Kota Bekasi dalam rapat dengar pendapat. Ia mewakili sekitar 1.145 tenaga honorer R4 yang belum diangkat.
Senada dengan itu, Abdul Hadi, honorer yang bertugas di sekitar Sumur Batu, mengaku sedih dan kecewa. “Kami hadir lebih awal dari pegawai kantor, bersihkan jalan dan kantor pemerintah. Tapi tak dianggap,” ungkapnya.
Sebagai informasi, dari ribuan tenaga honorer di Kota Bekasi, masih ada sekitar 4.000 orang yang tergolong R4 dan belum mendapatkan status PPPK.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, menegaskan akan mengawal aspirasi ini.
“Kami akan koordinasikan dengan eksekutif dan mendorong DPR RI, khususnya Komisi 2, agar ada solusi. Soal ini bukan hanya kewenangan daerah, tapi juga perlu arahan pusat dan kesiapan anggaran,” ujar Murfati.
Dalam RDP tersebut, hadir pula Forum Komunikasi Petugas Kebersihan, Forum Solidaritas R4, perwakilan BKPSDM, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
