Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Pasangan ASIH akan Fasilitasi Kebangkitan UMKM Jawa Barat

×

Pasangan ASIH akan Fasilitasi Kebangkitan UMKM Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Calon Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu dengan Komunitas Muda - Mudi di Beto Cafe, Kota Tasikmalaya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Calon Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu mengatakan, jika dirinya bersama Ilham Habibie memimpin, maka kebangkitan UMKM akan menjadi skala prioritas.

“Kami telah mencanangkan kebangkitan UMKM dengan berbagai stimulus solutif dan implementasi,” kata Syaikhu menjawab pertanyaan Komunitas Muda – Mudi Kota Tasikmalaya di Beto cafe, Rabu, 23 Oktober 2024.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Salah satu caranya, lanjut Syaikhu, adalah dengan memperbanyak dan mempermudah perolehan kredit usaha kecil. Sebab, salah satu persoalan UMKM adalah kelangkaan permodalan.

“Hal lainya yang akan digencarkan adalah edukasi packaging dan digital marketing. Tentu perlu ada sentuhan teknologi, dan itu nantinya tugas Pak Ilham Habibie,” tutur Syaikhu.

Ia juga menandaskan bahwa kelak akan dibangun gerak UMKM di seluruh tingkatan pemerintahan hingga gerai tingkat provinsi.

Hal tersebut dilakukan mengingat Jawa Barat merupakan salah satu lumbung UMKM nasional.

‘Dengan optimalisasi UMKM, maka diharapkan akan menambah peluang kerja bagi warga Jawa Barat, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat, ‘ paparnya.

Menjawab pertanyaan tentang pendidikan, Syaikhu mengatakan bahwa selain sistem nya perlu terus dibenahi, makan seluruh support sistem nya juga harus ditingkatkan. Yang juga prioritas bagi dunia pendidikan di Jawa Barat adalah pendidikan akhlak agar generasi muda Jawa Barat menjadi generasi tangguh, baik fisik, intelektual nya, maupun akhlaknya, ‘ pungkas Syaikhu.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.