Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Terinspirasi Lagu “Bongkar”, Bang Heri ingin Benahi Birokrasi Bebas dari KKN

×

Terinspirasi Lagu “Bongkar”, Bang Heri ingin Benahi Birokrasi Bebas dari KKN

Sebarkan artikel ini
Calon Wali Kota Bekasi, Heri Koswara sedang menyanyikan lagu bongkar besutan Iwan Fals dan Sawung Jabo di depan para Musisi Bekasi Bersatu di Joglo Kembar, Minggu, 13 Oktober 2024.

Lagu Bongkar besutan Iwan Fals dan Sawung Jabo biasa dinyanyikan oleh Calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara ketika diminta menyanyikan lagu oleh kawula muda. Lagu pilihannya hanya satu, Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1 ini akan memilih lagu “Bongkar”.

Lagu ini dipilih bukan tanpa alasan. Bagi Bang Heri, lagi ini mewakili sebuah perlawanan akan sebuah keserakahan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran. Bahkan, lagu bongkar menjadi representasi bagi Paslon Nomor urut 1 pada Pilkada Kota Bekasi untuk melawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kita harus berani membongkar segala kepalsuan, ketidak jujuran, dan perilaku korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” tegas Bang Heri, Senin, 14 Oktober 2024.

Dalam pembenahan birokrasi dan tata kelola pemerintah, lanjutnya, Paslon Heri-Sholihin ingin menghadirkan sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Di samping itu, jual beli jabatan yang bisa saja terjadi saat mutasi atau rotasi pejabat daerah harus dihentikan.

“Misalnya mutasi rotasi, siapapun mereka apapun latar belakangnya ketika mereka memiliki kinerja yang baik, memiliki integritas maka merekalah orang-orang yang paling berhak untuk bisa mendapatkan tempat-tempat yang strategis untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” lanjutnya.

Pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas, akan menempati jabatannya sesuai dengan proses yang berlaku. Tidak perlu lagi ada uang pelicin yang harus diberikan kepada kepala daerah agar seorang pejabat bisa menempati posisi sebagai kepala dinas.

“Insya Allah hal itu akan kita minimalisir, karena yang kita lihat adalah bagaimana orang tersebut memiliki integritas dan mampu menerjemahkan visi misi atau program yang kita jalankan nanti,” pungkas Bang Heri.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.