Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Warga Muhammadiyah Titip 3 Aspek Dibenahi Bang Heri dan Bang Sholihin Bila Jadi Kepala Daerah

×

Warga Muhammadiyah Titip 3 Aspek Dibenahi Bang Heri dan Bang Sholihin Bila Jadi Kepala Daerah

Sebarkan artikel ini
Calon Wali Kota Bekasi, Heri Koswara silaturahmi sekaligus berdiskusi santai dengan jajaran Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi pada Selasa, 06 Agustus 2024 malam

Calon Wali Kota Bekasi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Heri Koswara bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi pada Selasa, 06 Agustus 2024 malam.

Silaturahmi dimaksud untuk menjalin tali persaudaraan sekaligus mengetahui visi misi yang dibawa oleh pasangan Heri Koswara – Sholihin dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024 ini.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Bang Heri mengungkapkan ada 3 aspek yang dititipkan warga Muhammadiyah bila dirinya dan Bang Sholihin diamanahkan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk 5 tahun kedepan.

“Saya sangat bersyukur karena yang menjadi titik mereka untuk memilih itu bukan hal hal yang sifatnya materi. Tapi mereka ingin tahu apa ide dan gagasan yang akan kami bawa untuk kemajuan kota Bekasi khususnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial,” jelas Bang Heri dikutip bekasiguide.com pada Rabu, 07 Agustus 2024.

Dikatakannya, tiga aspek yang disampaikan ini, Bang Heri mengakui dan sudah seharusnya memang harus banyak belajar dari organisasi masyarakat (Ormas) seperti Muhammadiyah.

“Mereka ingin menjajaki dan ingin tahu apa ide dan gagasan kita terkait tiga aspek tadi. Dan, inti dari silaturahmi, Alhamdulillah mereka siap berkolaborasi bersama kami untuk membangun kota Bekasi yang lebih baik kedepannya,” pungkas Bang Heri.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.