Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Gus Shol Minta Pemkot Bekasi Perhatikan Ormas

×

Gus Shol Minta Pemkot Bekasi Perhatikan Ormas

Sebarkan artikel ini
Bakal Calon Wali Kota Bekasi, Sholihin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta tidak melepas perhatiannya terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kota Bekasi.

Demikian disampaikan oleh Bakal Calon Wali Kota Bekasi, Sholihin usai menghadiri acara peringatan hari ulang tahun (HUT) DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) yang ke-4 di Graha Girsang, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 29 Juni 2024.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi ini mengatakan, bahwa ormas memiliki peran dalam membantu kinerja pemerintah di Masyarakat. Selain itu juga memiliki fungsi kontrol sosial dan mengawal jalannya pemerintahan.

“Tadi disampaikan oleh Ketum PBB bahwa PBB tidak mendapatkan dana hibah. Jadi tolong diberikan dana hibah, karena untuk pembinaan. Dan PBB juga bagian ormas yang menjalankan fungsi kontrol dan membantu masyarakat,” kata Gus Shol, sapaannya, Sabtu 29 Juni 2024.

Gus Shol berharap agar ke depannya, Ormas PBB terus maju dan berkembang sehingga dapat memberikan manfaat untuk Masyarakat Kota Bekasi.

Ia yakin dengan keberadaan PBB maka dapat turut serta dalam membantu masyarakat ketika mengalami permasalahan di lingkungan mereka.

“Selamat dan sukses untuk PBB yang sudah berumur 4 tahun, harapannya PBB bersinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi membantu kerja-kerja pemerintah yang ada di kota Bekasi,” harap Anggota DPRD Kota Bekasi ini.

Dalam perayaan HUT DPC PBB Kota Bekasi ini, selain dihadiri oleh Gus Shol Bacawalkot dari PPP, juga dihadiri oleh Bacawalkot dari PDI Perjuangan, Mochtar Mohamad, dan Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Riski Topananda, perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hadir pula perwakilan para ketua ormas, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Frrkopimda) Kota Bekasi.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.