İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

Selasa, Februari 27, 2024
BerandaPolitikKetua DPRD Orasi di Atas Mobil Komando Buruh

Ketua DPRD Orasi di Atas Mobil Komando Buruh

-

BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah bersama anggota dewan serta Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki menaiki mobil komando pengunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (15/9). Dan turut berorasi di hadapan ratusan demonstran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami di DPRD Kota Bekasi juga sama merasakan derita rakyat atas kenaikan harga BBM. Karenanya kami akan terus menampung dan menyalurkan aspirasi ini ke tingkat pusat, sehingga mereka benar-benar merasakan dan segera menurunkan BBM karena tidak tepat saat rakyat baru sembuh secara ekonomi,” ungkap Saifuddaulah dari atas mobil komando kaum buruh.

Kaum buruh dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) menggeruduk DPRD Kota Bekasi untuk meminta turunkan harga BBM dan membatalkan UU omnibus law yang banyak menyulitkan rakyat, terutama kaum buruh.

“Kami buruh banyak merasakan dampak dipaksakannya BBM naik. Dari harga bahan pokok yang naik hingga gaji yang sudah tidak sabanding dengan pengeluaran keluarga dan kehidupan karena BBM naik,” ujar salah seorang orator demo.

Selain menuntut penurunan harga BBM, kaum buruh yang tergabung dalam PC FSP KEP SPSI ini juga meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU omnibus law. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMK 2023 naik sebesar 20 persen.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah menerima kaum buruh didampingi anggota legislatif Adhika Dirgantara, Latu Har Hary dan Alimudin (FPKS) serta Evi M dari Fraksi PAN.

Kaum buruh pun akhirnya membubarkan diri setelah Ketua DPRD Saifuddaulah menandatangani surat ke presiden RI terkait tuntutan penurunan harga BBM dan membatalkan UU omnibus law. Sedangkan surat ke Gubernur Jawa Barat ditujukan untuk kenaikan upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi sekedar 20 persen.(elfath)

Related articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
spot_img

Latest posts