Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ketua DPRD Terima Audiensi Mahasiswa Kelompok Cipayung

×

Ketua DPRD Terima Audiensi Mahasiswa Kelompok Cipayung

Sebarkan artikel ini

BEKASI – Mahasiswa Kota Bekasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah di ruang kerjanya, Kamis (8/9).

Mahasiswa perwakilan dari PMII, HMI, GMNI, PMKRI dan GMKRI Kota Bekasi mempertegas perihal aksi demonstrasi menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) kepada pemerintahan Joko Widodo.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Menurut Cristian Manurung Ketua GMNI Kota Bekasi bahwa mahasiswa merasa terpanggil untuk bersatu dalam barisan rakyat menuntut diturunkannya BBM.

“Kami merasa terpanggil, bahwa kenaikan 30 persen itu sangat merugikan dan mempersulit kehidupan rakyat. Sudah semestinya pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini yang sangat memberatkan warga,” ungkap Cris biasa disapa.

Sementara Puji Nugraha alias Japung aktifis HMI menegaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak merasakan penderitaan rakyat. Bahkan bisa dikatakan tidak lagi pro kepada rakyat.

“Sudah semestinya pemerintah Jokowi tidak semena-mena menaikan harga BBM, ini membuktikan tata kelola sumber energi yang salah. Dan Presiden Jokowi tidak pro rakyat, lebih menunjukan oligarki,” ungkap Japung.

Ketua DPRD Saifuddaulah menerima keluhan dan aspirasi dan akan meneruskan tuntutannya ke DPR RI serta kementerian terkait.

“Saya rasa sudah semestinya mahasiswa sebagai garda terdepan pembela rakyat. Saya pesan agar mahasiswa sebagai garda terdepan dan aset bangsa tetap berada dan senantiasa menyuarakan kepentingan Rakyat dan Negara. Namun tetap mengedepankan kerangka berpikir secara intelektual. Gerakan mahasiswa harus mempunyai idealisme yang kuat dalam memperjuangn kepentingan rakyat bangsa dan negara. Memberi kritik secara elegan dan berada di tengah penderitaan rakyat,” ungkap Saifuddaulah.

Menurut Saifuddaulah bahwa tuntutan mahasiswa juga sama seperti pihaknya agar pemerintah mendengar keluhan dan merasakan penderitaan rakyat.

“Kami dari awal secara tegas menolak kenaikan BBM yang tidak pro rakyat. Kami juga menuntut pemerintah untum menurunkan harga BBM. Sebagaimana kami sampaikan di media,” ungkap Saifuddaulah.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.