Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Esai

Rotasi AKD DPRD, Kebersamaan dan Kepentingan Rakyat Bekasi

×

Rotasi AKD DPRD, Kebersamaan dan Kepentingan Rakyat Bekasi

Sebarkan artikel ini

Hari ini kita akan menyaksikan partai politik mana di kota Bekasi yang menjaga amanah rakyat demi kepentingan warga bekasi atau egoisme partai menguasai kepentingan kelompoknya.

Pagi ini (6/4) DPRD Kota Bekasi akan melakukan perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), skenario kocok ulang posisi dan lobi politik berdinamika sejak beberapa hari lalu.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Siapa meninggalkan siapa dan bagaimana peran eksekutif memainkan posisinya dalam lembaga legislatif. Ditengah kondisi Kota Bekasi yang tidak sedang baik-baik saja pasca OTT Wali Kota Bekasi, peran partai politik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sangat dibutuhkan.

Membangun kota bekasi yang plural tentu dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga kondusifitas agar berjalan maksimal, saling pengertian dan pemahaman yang sama terhadap kecintaan dan rasa memiliki terhadap Kota Bekasi.

Bagaimana mungkin pembangunan kota Bekasi dapat terealisasi dengan baik apabila seribu orang membangun, tapi ada satu orang merusaknya.

Narasi meninggalkan yang ramai terdengung dikalangan aktifis Bekasi saat ini cukup santer terdengar, saya membayangkan jika sampai partai pemenang pemilu 2019 PKS yang memiliki hak menjadi ketua DPRD ditinggalkan atau partai penguasa eksekutif PDIP dengan kursi 12, kursi yang sama meninggalkan, tentu akan berkonsekuensi pada stabilitas politik di Kota Bekasi.

Kebersamaan dan menghilangkan egoisme menjadi kunci sukses pembangunan, perubahan AKD di tubuh DPRD Kota Bekasi beberapa saat kedepan akan menunjukan rakyat yang menang dengan kedewasaan politisi bekasi membangun kebersamaan atau egoisme politikus yang mengorbankan kepentingan warga Bekasi.

Oleh : Deni Ardini

(Sekretaris KNPI Kota Bekasi)

Example 120x600
Esai

Jenis pemilih kedua adalah pemilih tradisional. Pemilih tipe ini memiliki orientasi yang cukup tinggi dari segi ideologi terhadap parpol pengusung dan. Atau paslon kandidat. 

Esai

Etikabilitas yang dimaksud adalah sebuah konsep kepatuhan seseorang atas nilai-nilai etis yang tercermin dalam segenap perilaku yang dilakukan. Sebab itu agar tidak salah pilih, maka etikabilitas tetap perlu mendapatkan tempat ketika memilih kepala daerah.

Esai

Untuk itu, Kota Bekasi perlu para pemilih yang cerdas yang anti money politic, tidak asal pilih, dan menjadikan visi, misi dan platform paslon sebagai pertimbangan utama, serta pemilih yang belajar dari pengalaman empiris perihal banyaknya pejabat Kota Bekasi yang tersandung kasus pidana korupsi oleh sebab pucuk pimpinan yang koruptif.

Esai

Setelah dilakukan penelusuran literasi, ternyata Paslon Bang Heri dan Bang Sholihin ini terbilang membumi dalam mengamati persoalan warga Kota Bekasi, karena sesuai data Pengadilan Negeri Agama Kota Bekasi, angka perceraian untuk Kota Bekasi sepanjang 2022 sejumlah 4.887 kasus. Terdiri atas cerai talak (oleh suami) sejumlah 1.305, cerai gugat (oleh istri) sejumlah 3.582 perkara.

Esai

Jadi, polarisasi politik yang terjadi pada pilpres, pileg dan kini pilkada, hanya merupakan ilusi yang berpotensi membawa diskursus demokrasi kita mengarah kepada proses pendangkalan. 

Esai

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” demikian bunyi ayat tersebut.